Merdeka.com - Posisi juru bicara kepresidenan kosong setelah Fadjroel Rachman diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Kazakhstan merangkap Tajikistan.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani berharap Presiden Joko Widodo menunjuk juru bicara baru yang memiliki kapasitas. Ia menilai ada tiga syarat yang perlu dipenuhi.

"Saya termasuk orang yang berpendapat sebaiknya presiden memiliki jubir yang benar-benar punya kapasitas," ujar Arsul di DPR RI, Senin (25/10).

Juru bicara yang berkualitas itu harus memiliki kemampuan komunikasi publik yang bagus. Kedua, perlu memiliki daya koordinasi yang tinggi dengan jajaran pemerintahan lainnya. Terakhir, menurut Arsul, juru bicara kepresidenan harus mudah dihubungi.

"Yang punya kapasitas itu yang seperti apa? Pertama tentu kemampuan komunikasi publiknya bagus, yang kedua tentu orang yang punya daya koordinasi yang tinggi dengan jajaran pemerintahan lainnya, dan yang ketiga saya kira adalah orang yang memang tiap saat itu bisa gampang untuk dihubungi dikomunikasi," ujar Arsul.

Arsul mencontohkan, ketika zaman Presiden Gus Dur ada Wimar Witoelar dan zaman SBY ada Julian Aldrin Pasha. Menurutnya, Jokowi perlu mencari sosok jubir seperti dua tokoh tersebut.

"Nah saya berharap Pak Jokowi itu kemudian menunjuk jubir apakah satu atau dua tentu berpulang menurut kebutuhan beliau kira-kira yang sosoknya itu paling tidak seperti pak Wimar atau pak Julian Aldrin itulah," kata Wakil Ketua MPR RI ini.

"Jadi memang jubirnya itu jubir yang memang jagoan berkomunikasi, bukan jagoan miskomunikasi," tambahnya.

Arsul menilai, sosok Seskab Pramono Anung cocok menjadi juru bicara. Namun apakah perlu merangkap atau tidak itu menjadi kebijakan Jokowi.

"Kalau kita bicara pak Menseskab sekarang saya kira pak Pramono itu sosok yang kapabel juga sebetulnya untuk bisa mengomunikasikan kebijakan-kebijakan pemerintahan, kebijakan-kebijakan presiden. Tetapi apakah beliau yang nanti akan merangkap karena tugasnya sebagai Menseskab itu juga cukup berat, ya biar pak Jokowi yang mempertimbangkan," ujarnya.