PPP kubu Romi sebut Menteri Yuddy buat gaduh parpol pendukung Jokowi
Merdeka.com - Wakil Sekjen PPP kubu Romahurmuziy (Romi), Arsul Sani menilai, bahwa Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi yang membeberkan hasil rapor akuntabilitas kinerja menteri kabinet kerja bisa memunculkan kegaduhan. Saat ini sudah terlihat kegaduhan tersebut justru dari partai yang tergabung dalam Koalisi Partai Pendukung Pemerintah (KP3) Jokowi-JK.
"Ya bibit kegaduhannya kan sudah muncul dari Parpol KP3. Yang disayangkan, tidak menghitung soal sensitifitas ini, sebentar lagi dia akan dipojokkan dengan kelemahan dia," ujar Arsul saat dihubungi merdeka.com, Selasa (5/1).
Menurut anggota komisi III DPR ini, memang dari sisi prinsip transparansi pemerintahan sebenarnya yang dilakukan oleh Yuddy sudah betul. Namun seharusnya secara etika mestinya bukan Yuddy yang umumkan kepada publik. Akan tetapi sebaiknya laporan tersebut disampaikan ke internal eksekutif. Selebihnya biar Presiden Jokowi yang menunjuk Kepala KSP atau Mensesneg untuk mengumumkan hasil evaluasi tersbut.
"Karena kedua instansi ini kan pejabatnya bukan dari Parpol. Ketika yang umumkan adalah Menpan-RB yang dari Parpol, apalagi membanggakan capaian kementeriannya, tentu parpol yang menteri-menterinya diumumkan dengan skor yang tidak bagus menjadi sensitif," kata dia.
Sebagai mitra kerja Kejaksaan Agung di DPR, Arsul juga menilai bahwa kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo belum optimal. Sebab ada pembenahan yang cenderung diabaikan di internalnya.
"Saya melihat Jaksa Agung belum fokus dengan pembenahan birokrasi ke dalam sehingga sulit untuk meningkatkan kinerja kalau pembenahan itu tidak dilakukan lebih dahulu," jelas dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaPenyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Firli Bahuri kini sudah menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaNamun, kemajuan tersebut berdampak pada tingginya utang negara.
Baca SelengkapnyaAHY sudah punya rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaSebanyak enam tanggul jebol pascahujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Jawa Tengah pada Rabu (13/3).
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaMahfud MD menyerahkan surat pengunduran diri dari Menko Polhukam pada Kamis (1/2) kemarin.
Baca Selengkapnya