Politisi PDIP sebut Jokowi percaya Puan dan Pramono tak terlibat korupsi e-KTP

Merdeka.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung tidak terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. Menurut Arteria, Jokowi pasti tidak akan melantik keduanya sebagai menteri jika terlibat kasus hukum.

"Pak Jokowi sangat mempercayai. Ya beliau sangat mempercayai menteri yang membela beliau," kata Arteria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3).

Dia mengatakan, Jokowi ingin semua kasus termasuk kasus korupsi melalui proses hukum yang benar. Sebab kekuatan keterangan saksi sebagai bukti berada pada tingkatan yang paling bawah.

"Pak Jokowi hanya mengatakan tolong sesuai dengan proses hukum. Masak keterangan seorang terdakwa ditelan mentah-mentah. Ketika bicara KUHAP, derajat kualifikasi keterangan terdakwa itu paling bawah dan dapat dikesampingkan. Dalam banyak hal dikesampingkan," ungkapnya.

"Pak Jokowi jangan disalahartikan. Saya barusan juga ngecek kepada beliau. Maksudnya begitu. Jadi sesuai dengan hukum. Apa itu? Lakukanlah yang dicermati keterangan saksi dulu. Saksi-saksi tidak pernah ada mengatakan Pak Pramono dan Puan seperti itu," sambungnya.

Diketahui, dalam sidang perkara e-KTP Kamis (23/3), terdakwa yang juga merupakan Mantan Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar Setya Novanto menyebut beberapa nama tokoh penting yang diduga menerima aliran dana e-KTP. Diantaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Untuk Komisi II, Pak Chairuman sejumlah USD 500.000 dan untuk Ganjar sudah dipotong oleh Chairuman dan untuk kepentingan pimpinan Banggar sudah sampaikan juga ke Melchias Mekeng USD 500.000, Tamsil Linrung USD 500.000, Olly Dondokambey USD 500.000, di antaranya melalui Irvanto," ujar Novanto, Kamis (22/3).