Politisi Golkar pesimis Munaslub digelar selama ada proses hukum

Merdeka.com - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar Firman Subagyo mengatakan partainya sulit bersatu melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Hal ini lantaran proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terus berlanjut.

"Kita belum bicara Musyawarah Nasional (Munas) karena proses hukum belum jelas. Masalah proses hukum itu yang menentukan adanya persatuan di internal partai," kata Firman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (15/9).

Menurutnya, perpecahan Partai Golkar antara kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie (Ical) dapat selesai apabila kedua kubu menghentikan proses hukum tersebut, sehingga proses penyatuan partai melalui Munaslub baru dapat tercapai.

"Setelah proses hukum bisa diselesaikan, baru kemudian dibolehkan adanya Munas," pungkasnya.

Untuk diketahui, meskipun sudah ada perjanjian islah antara dua kubu tetapi proses hukum terus berjalan untuk menentukan kepengurusan yang berhak memimpin Golkar berdasarkan keputusan hukum.

Sebelumnya, Agung Laksono akan tetap mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memenangkan kubu Ical hasil Munas Bali.

Sedangkan kubu Ical telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta yang memenangkan banding Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan mengembalikan kepengurusan yang sah kepada Agung Laksono.