Politisi Golkar minta revisi UU Pilkada lindungi hak politik wanita
Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dinilai belum memihak hak perempuan. Hal tersebut berdampak pada minimnya jumlah keterwakilan perempuan pada Pilkada 2015 yang lalu.
"Untuk itu, dalam revisi UU Pilkada yang sedang berjalan, kami berharap partai politik mendorong kader perempuan terbaiknya untuk tampil, sebagai calon kepala atau wakil kepala daerah. Selain itu, inisiatif perempuan untuk maju dan dorongan dari keluarga menjadi hal yang paling penting," kata Hetifah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/4).
Anggota Panitia Kerja Revisi UU Pilkada ini, melalui peringatan Hari Kartini, mendorong para aktivis perempuan untuk tak henti bergerak dan turut serta membantu lahirnya pemimpin perempuan di Pilkada 2017. Sebab menurutnya, Kartini bisa menjadi inspirasi bagi keterwakilan perempuan dalam politik.
"Ini agar isu dan persoalan seputar perempuan menjadi perhatian dan fokus penyelesaian," tuturnya.
Politikus Partai Golkar ini juga menjelaskan, rendahnya partisipasi perempuan pada Pilkada lalu dapat dilihat dari banyak data, di antaranya data yang dirilis oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Dalam data tersebut dipaparkan dari 269 daerah Pilkada hanya memunculkan 46 perempuan yang terpilih.
Jumlah tersebut terdiri dari 24 kepala daerah, dan 22 wakil kepala daerah. Mereka di antaranya, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diani. Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.
"Yang paling unik untuk diketahui, bahwa Pilkada serentak lalu menghasilkan daerah yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil bupati perempuan, yaitu Kabupaten Klaten," ujarnya.
Namun menurut Hetifah, keterpilihan perempuan di Pilkada serentak lalu bukan murni semata-mata karena kapasitas yang bersangkutan sebagai seorang pemimpin. Menurutnya keterpilihan perempuan dalam Pilkda seperti dipetakan oleh Perludem karena tiga faktor.
"Pertama, keterpilihan perempuan karena etos kerja yang prima, seperti Tri Rismaharini. Kedua, keterpilihan perempuan karena faktor kekerabatan, seperti Asmin Laura. Ketiga, keterpilihan perempuan karena kontroversial, seperti Airin Rachmi Diani," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Golkar Usung Banyak Kader Perempuan di Pilkada 2024: Airin Banten, Istri RK di Bandung
Golkan menunjuk sejumlah kader perempuannya untuk berkontestasi pada Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaTak Bakal Revisi UU MD3, Golkar Tegas Ikuti Aturan Suara Terbanyak Jadi Ketua DPR
Firman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.
Baca SelengkapnyaCurhat Caleg Perempuan Golkar Lihat Pertarungan Pemilu 2024: Patriarki dan Politik Uang, Parpol Jangan Diam!
Melli ingin parpol melindungi caleg perempuannya dari kecurangan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tergoda Tawaran Penggandaan Uang dan Suara Berlimpah, Caleg Golkar di Pekalongan Tertipu Rp300 Juta
Polres Pekalongan mengungkap kasus penipuan dengan modus penggandaan uang bermotif politik. Korbannya seorang caleg dari Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaIsu Jokowi dan Gibran Bakal Golkar, Begini Kata Sekjen PDIP
Namun, kata dia untuk membangun peradaban politik yang berpihak kepada kehendak rakyat.
Baca SelengkapnyaPolitisi Golkar Minta Senior di Partai Tak Main Isu Percepatan Munas Gembosi Airlangga
Apalagi isu tersebut berkembang bahwa ada sekelompok orang yang mendorong percepatan Munas Golkar.
Baca SelengkapnyaKata Golkar soal Ganjar-Mahfud Ungguli Prabowo-Gibran di Survei Charta Politika
Golkar tak terlalu mempermasalahkan hasil survei Charta Politika.
Baca SelengkapnyaGolkar Tak Masalah Partai Gabung ke Prabowo Bertambah: Makin Banyak Makin Solid
Seperti diketahui, pasangan Prabowo-Gibran diusung Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PBB dan PSI di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu
AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu
Baca Selengkapnya