Politikus PKS Ingatkan Staf Milenial Jokowi Tak Aji Mumpung Cari Proyek dari Corona

Merdeka.com - Staf khusus milenial Presiden Jokowi disorot di tengah Pandemi Corona atau Covid-19 yang dihadapi Indonesia. Selain Andi Taufan Garuda Putra yang berkirim surat ke camat meminta dukungan untuk program Relawan Desa Lawan Covid-19 yang digagas perusahaannya, Belva Devara juga disorot. Terkait keterlibatan Skill Academy by Ruangguru yang merupakan perusahaan miliknya sebagai mitra program Kartu Pra Kerja.

Anggota DPR Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati mengingatkan staf khusus milenial Presiden Jokowi tidak mengambil kesempatan alias aji mumpung di tengah situasi Covid-19 sebagai lahan proyek.

"Di tengah situasi pandemi yang telah menimbulkan kerugian pada masyarakat rentan terdampak wabah, hendaknya pemerintah dan para stakeholder tidak menjadikan situasi ini sebagai lahan proyek," kata Kurniasih, Kamis (16/4).

Dia menuturkan, banyak rakyat tengah kesulitan menyambung hidup sehari-hari. Saatnya pemerintah dan para stakeholder hadir memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan kepada rakyat.

"Ini bukan saat yang tepat memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan-kepentingan tertentu," ujarnya.

Kurniasih menegaskan, pengelolaan kartu Pra Kerja bukanlah proyek. Tetapi amanah negara dan bangsa untuk membantu para pekerja korban ekonomi di masa pandemi Covid 19 ini. Siapapun pengelolanya, harus bertanggung jawab dunia akhirat dalam pengelolaan kartu Pra Kerja secara transparan, adil dan merata.

"Mari kita saling menjaga, melindungi dan menolong masyarakat terdampak C19, bukan malah sebaliknya. Karena kami berpesan, dalam pengelolaan program kartu prakerja ini jangan ada pikiran memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan dan kepentingan sekelompok orang saja," tuturnya.

Kurniasih menambahkan, jutaan pekerja terdampak pandemi corona sedang menanti nanti manfaat kartu. Jangan berikan harapan palsu kepada mereka yang sedang kesusahan.

"Semoga hati nurani masih menjadi hadir dalam pengelolaan kartu prakerja untuk yang berhak mendapatkannya," ucapnya.

Minta Maaf Hingga Siap Mundur

Andi Taufan Garuda Putra mengirim surat berkop sekretariat kabinet kepada seluruh camat di Indonesia. Surat tersebut beredar di media sosial dan menuai kontroversi. Isi surat itu yakni permintaan dukungan kepada seluruh camat untuk Relawan Desa Lawan Covid-19. Program ini diinisiasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang bekerja sama dengan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha). Andi merupakan pendiri Amartha.

Andi pun akhirnya meminta maaf. Dia juga menarik kembali surat tersebut.

"Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut," kata Andi Taufan dalam surat terbuka yang didapat merdeka.com, Selasa (14/3).

Dia mengatakan, akan terus membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19 dengan cara lain. Termasuk bekerja sama dengan semua lapisan.

"Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang timbul. Apapun yang terjadi, saya tetap membantu desa dalam kapasitas dan keterbatasan saya," jelas Andi.

Andi Taufan adalah CEO PT Amartha yang bergerak di bidang pemberdayaan dan pembangunan UMKM melalui sistem Peer to Peer Landing.

Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Belva Devara juga angkat bicara terkait keterlibatan Skill Academy by Ruangguru yang merupakan perusahaan miliknya sebagai mitra dari program Kartu Pra Kerja. Pendiri dan CEO Ruangguru itu mengaku siap mundur dari staf khusus apabila ada konflik kepentingan dalam penetapan itu.

"Walau tidak ada yang dilanggar secara hukum, sebenarnya demi menghindari persepsi atau asumsi, saya siap dan sudah menawarkan untuk mundur," kata Belva melalui cuitannya di Twitter, Rabu (15/4).

Dia menegaskan, dirinya sama sekali tak terlibat dalam proses pemilihan mitra untuk pelatihan online program kartu pra kerja. Termasuk, soal besaran anggarannya maupun mekanisme teknisnya.

"Saya sedang konfirmasi ulang ke Istana apakah memang ada konflik kepentingan yang ditanyakan teman-teman semua di sini, walaupun saya tidak ikut proses seleksi mitra. Jika ada, tentu saya siap mundur dari stafsus saat ini juga. Saya tidak mau menyalahi aturan apapun," ujarnya.

Belva menjelaskan, penentuan mitra program kartu pra kerja dilakukan secara independen oleh Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana (PMO). Dia memastikan penetapan mitra kartu pra kerja tanpa intervensi dari siapapun.

"Saat ini mitra resmi pun juga banyak. Total mitra ada delapan 8, yang semuanya mengikuti proses seleksi dari akhir tahun 2019 yang dibuka untuk umum," tegasnya.

Sebelum menerima tawaran menjadi staf khusus, Belva pun telah menanyakan ke pihak Istana apakah dirinya harus mundur dari jabatan perusahaan yang telah dirintisnya. Namun, kata dia, pihak Istana menyatakan hal itu tak diperlukan.

"Jawaban Istana jelas: Tidak perlu. Itu dasar saya menerima tawaran ini," ucapnya.

"Saya hanya berpegang pada pernyataan Istana tersebut dan niat saya hanya kontribusi sebisa saya di bidang yang saya kuasai. Itu lah kenapa kebanyakan program saya sebenarnya di digital services (human centered design dan master data nasional)," sambung Belva.