Politikus PDIP: Soal Golkar lebih baik islah atau buat partai baru

Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tegas menolak rencana Koalisi Merah Putih untuk melakukan revisi UU Pilkada dan UU Partai Politik. PDIP justru menyarankan agar partai yang berkonflik islah ketimbang harus lakukan revisi UU yang membuat hiruk pikuk politik tak kunjung selesai.

Politikus PDIP TB Hasanuddin menilai, kisruh partai politik memang menyulitkan semua pihak termasuk KPU. Jalan keluar yang paling baik, menurut dia, memang antar kedua kubu saling rekonsiliasi atau islah.

"Kalau mudah ya jangan revisi, islah saja mereka. Segera islah lalu kepengurusannya didaftarkan lalu menunjuk calon kepala daerah," kata TB Hasanuddin saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (21/5) kemarin.

TB Hasanuddin menambahkan, jika memang dua belah pihak antara Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono sama-sama kuat untuk jadi ketua umum, menurut dia, bisa saja periode jabatan ketua umum dibagi dua. Sebab konflik ini, lanjut dia, sangat berpengaruh terhadap tokoh partai di daerah yang terhalang tidak bisa maju karena konflik elite.

"Nah bagi dua seperti anggota DPR itu jadi 2,5 tahun, mungkin asik juga tuh 2,5 tahunan, seperti PAW ya karena kasihan di bawah, karena kader di daerah sampai pindah partai biar bisa ikut pilkada kan ada kader yang kuat tapi enggak bisa daftar karena partainya pecah kongsi akhirnya mereka bersedia untuk pindah partai untuk sekedar masuk 20 persen untuk persyaratan," terang dia.

Oleh sebab itu, dia menyarankan agar partai berkonflik untuk segera islah demi pilkada. Kalaupun tidak bisa, dia menilai, tak perlu ribut dengan satu partai lebih baik buat partai baru saja bagi yang tidak diakui pemerintah.

"Ya apa susahnya rekonsiliasi, duduk bareng, karena ini kan aset bangsa. Ya tapi kalau menurut saya partai yang diakui UU ya tetap, ya yang enggak diakuin ya dirikan partai baru," tutur dia.

TB Hasanuddin mengakui jika menunggu putusan inkracht pengadilan akan berjalan lama. Apalagi Ical memutuskan untuk mengajukan gugatan ke PTUN dan Pengadilan Negeri. Setelah menang di PTUN Jakarta, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ajukan banding.

"Itu PTUN lain dengan substansi pengadilan, PTUN jalan, pengadilan jalan, ini akan berlarut-larut, akhirnya menggerus partai. Ya saya balik lagi sebaiknya ya rujuk," pungkas dia.