Politikus PDIP minta Jokowi ganti orang di lingkaran Istana
Merdeka.com - Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti menteri dengan latar belakang profesional dengan kader partai politik. Alasannya, agar menteri tersebut memiliki ketegasan dalam mengambil sikap dengan dukungan kekuatan politik.
"Sisi keunggulan kader dari parpol pasti fleksibel dan lebih luwes komunikasinya. Dalam politik kepartaian pasti kader memiliki ketegasan," kata Masinton di gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (7/7).
Menurutnya, tak hanya menteri bidang ekonomi yang layak untuk dicopot. Jokowi harus segera mengganti Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto.
"Di lingkaran presiden juga harus diganti (Seskab). Bagaimana bikin rancangan perpres tidak jeli bahkan keliru," terang dia.
Diketahui, PDIP santer mendorong untuk Jokowi segera melakukan reshuffle kabinet. Mereka yang dinilai layak dicopot di antaranya Menteri BUMN Rini Soemarno dan Seskab Andi Widjajanto.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengumpulkan Aliansi Lintas Asosiasi Kepala Desa di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/12).
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaMaruarar memutuskan keluar dari PDIP dan memilih sejalan dengan arah politik Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tonny menggantikan posisi Marsekal Fadjar Prasetyo yang akan memasuki masa pensiun pada 9 April 2024.
Baca SelengkapnyaMaruarar Sirait mengatakan langkah politiknya mengikuti Joko Widodo
Baca Selengkapnya"Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik," kata Sekjen PSI
Baca SelengkapnyaSurya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).
Baca SelengkapnyaHasto menegaskan, Pemilu 2024 belum selesai. Saat ini, proses rekapitulasi suara masih dilakukan secara berjenjang.
Baca Selengkapnya"Pak Presiden tadi menitipkan kepada kami para kepala desa yang hadir ini untuk menjaga pemilu"
Baca Selengkapnya