Politikus PDIP: Hati-hati pemakzulan Jokowi

Merdeka.com - Politikus PDIP TB Hasanuddin mempersilakan Koalisi Merah Putih (KMP) menggunakan hak interpelasi (bertanya) kepada Presiden Jokowi. Seperti diketahui, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS mewacanakan interpelasi kepada Jokowi soal kenaikan harga BBM subsidi.

"Saya pikir interpelasi hak bertanya, itu ada dalam UU jadi ya biasa-biasa saja. Itu hak, kalau tidak ada hak seperti itu bukan anggota DPR, fine-fine saya, itu hak melekat," ujar ketua Departemen Politik DPP PDIP itu di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/11).

Dia mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada publik soal wacana interpelasi ini. Sebab, dia merasa tak ada yang salah soal kenaikan BBM ini.

"Nanti kalau hak interpelasi pemerintah menjelaskan ya mengapa? Nanti publik yang akan menilai toh bukan hanya sekadar DPR, jawabannya benar kok pemerintah (naikkan BBM)," tegas dia.

Dia menambahkan, interpelasi tidak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, yang perlu diwaspadai adalah pemakzulan terhadap presiden.

"Itu hak melekat, jadi jangan terlalu wah, memang untuk mengontrol. Yang barangkali orang selalu permasalahkan, hati-hati adalah impeach, tapi entry poin memakzulkan adalah pidana. Presiden melakukan korupsi," pungkasnya.