Politikus PDIP: Hanya Ahok dan Tuhan yang tahu maunya apa

Merdeka.com - Aturan wajib cuti untuk kepala daerah yang diatur pada ayat 3 Pasal 70 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada ternyata di tolak calon incumbent Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Saking ngototnya, pria yang akrab disapa Ahok itu sampai mengajukan judicial review pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Dia menolak cuti dengan dalih harus mengawal pembahasan Rancangan APBD 2017. Dia takut bila pembahasan RAPBD tak diawasi, rawan masuk anggaran siluman seperti kasus yang sudah-sudah.

Anggota Komisi II DPR F-PDIP Arteria Dahlan mengecam langkah Ahok untuk melakukan uji materi aturan wajib cuti tersebut. Kilah Ahok untuk mengawal rancangan APBD, diibaratkan Arteria seperti kendaraan bajaj.

"Ya ini orang kayaknya lebih dari bajaj. Hanya dia dan Tuhan saja yang tahu maunya apa tapi masih taat aturan hukum, minimal rambu lalu lintas masih patuh walau marka jalan sering dilanggar," kata Arteria saat dihubungi merdeka.com, Jumat (5/8).

"Saya ingin sampaikan publik sudah muak dan enek lihat kelakuannya, jangan ditambah lagi mau buat aturan seenaknya sendiri," sambung dia.

Dibuatnya aturan cuti tersebut, katanya, bertujuan agar menghindari penyalahgunaan kekuasaan petahana dalam 'event' politik seperti Pilgub DKI. Sehingga, dia heran pejabat publik seperti Ahok malah menolak cuti dan mengajukan uji materi.

"Apalagi dia gubernur yang sumpah jabatannya melaksanakan UU selurus-lurusnya bukan untuk lakukan judicial review. Lucu pejabat judicial review UU, tapi makan gaji dan tunjangan dari APBD, di mana etika dan moralnya?," tegasnya.

Sebagai mantan anggota Komisi II DPR, lanjutnya, seharusnya Ahok lebih mengerti dan taat pada aturan. Bahkan politisi PDIP ini menyebut suami Veronica Tan ini hanya melakukan pencitraan.

"Kan dia mantan komisi II harusnya paham yang kami kerjakan ini tidak ada kepentingan lain selain untuk demokrasi sehat dan pilkada yang bermartabat. Lagi pula memangnya dia saja yang bisa bisa buat politik anggaran yang baik, toh kemarin pun serapan anggarannya rendah," tutupnya.