Politikus PAN: Disetujui atau tidak, Perppu Pilkada tetap bermasalah
Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto mengatakan disetujui atau tidaknya ketentuan Perppu No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Perppu No 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), akan tetap menimbulkan persoalan hukum.
Bahkan, jika Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu ditolak, maka akan terjadi persoalan hukum.
"Menyetujui atau tidak menyetujui Perppu itu akan tetap menimbulkan persoalan hukum," kata Yandri saat menyampaikan pandangan Fraksi PAN, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Mendagri dan Menkum HAM, di ruang komisi II, Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (15/1).
Lanjut dia, maka sangat penting adanya kesepahaman bersama dari semua fraksi dan pemerintah, terkait pembahasan dan penetapan Perppu resmi yang dikeluarkan 2 Oktober 2014. Mengingat, akan ada sekitar 400 kepala daerah yang akan berakhir masa tugasnya.
Sebab, sesuai ketentuannya pelaksana tugas (Plt) kepala daerah tidak dapat mengambil keputusan yang sifatnya strategis.
"Karena itu, Perrpu ini perlu segera dibahas dalam masa sidang ini, demi kebaikan bangsa ini ke depannya," tukasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jangan larut pada perbedaan pandangan politik, karena tujuan pesta demokrasi bukan untuk memecah belah
Baca SelengkapnyaApalagi keempat partai politik (parpol) ini merupakan korban kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
AKBP Henky meminta semua personel melaksanakan tugas sampai tahap pleno di PPK selesai. Termasuk mengawal setiap tahapan di Pekanbaru.
Baca SelengkapnyaPartai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaPDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPPP menyebut, laporan IPW akan menimbulkan anggapan bermuatan politis.
Baca SelengkapnyaRullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca SelengkapnyaSebanyak 21 dugaan tindak pidana Pemilu di seluruh Indonesia dilimpahkan ke Polri. Kasus itu merupakan bagian dari 114 laporan yang diterima Bawaslu.
Baca Selengkapnya