Politikus Hanura tuding pemerintahan SBY tak becus urus BBM

Merdeka.com - Rencana pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menaikkan harga BBM sudah tak terelakkan lagi. Meski demikian, penyebab Jokowi-JK terpaksa menaikkan harga BBM disebut karena warisan kebijakan di sektor minyak dan gas masa pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Politikus Partai Hanura, Erik Satrya Wardhana, menyatakan ada beberapa kesalahan dibuat SBY dianggapnya sebagai pemicu Jokowi-JK terpaksa menaikkan harga BBM. Salah satu sumber masalah menurut dia adalah kebijakan soal harga pokok produksi BBM bersubsidi.

"Besaran subsidi BBM selama ini dihitung dengan menggunakan harga pasar minyak dunia, yang tidak menunjukkan besaran nyata juga bertentangan dengan UUD 1945," kata Erik kepada awak media dalam jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (16/11).

Erik juga menyatakan SBY gagal menyediakan transportasi masyarakat yang layak dan terjangkau. Alhasil menurut dia, hal ini memicu masyarakat berlomba-lomba menabung dan membeli kendaraan bermotor pribadi berakibat tidak terkendalinya konsumsi BBM.

"Pemerintah malah memfasilitasi dengan mengeluarkan kebijakan mobil murah yang berakibat melonjaknya pertumbuhan kendaraan bermotor, serta membengkaknya konsumsi BBM bersubsidi melampaui kuota yang diatur undang-undang," ujar Erik yang namanya masuk dalam pusaran kasus korupsi pelaksanaan Haji itu.

Permasalahan lainnya menurut Erik adalah pemerintahan SBY gagal mengatasi penyelundupan BBM. Dia juga menganggap SBY justru membiarkan praktik merugikan dalam pengelolaan dan perniagaan minyak nasional baik BBM bersubsidi, minyak mentah, hingga penjualan produk minyak.