Politikus Gerindra Ini akan Usulkan Masa Kerja Presiden Cukup Satu Periode

Merdeka.com - Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade menyampaikan jika dia terpilih menjadi anggota DPR akan mengusulkan masa kerja presiden cukup satu periode. Namun masa kerja ini akan diperpanjang dari lima tahun menjadi tujuh tahun. Dia beralasan, pihaknya tak ingin presiden yang mencalonkan diri kembali menjadi presiden pada periode kedua akan memanfaatkan jabatannya untuk berkampanye.

"Ini usulan pribadi saya. Kalau saya masuk DPR besok, saya akan usulkan presiden itu cukup satu periode. Kita kasih tujuh tahun presiden itu," jelasnya dalam diskusi 'Silent Killer Pemilu Serentak' di D'Consulate, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4).

Andre mengatakan, usulan ini dia cetuskan agar nantinya presiden memaksimalkan waktunya hanya untuk bekerja dan memenuhi berbagai janji kampanye.

"Bukan presiden itu berpikir bagaimana Kapolri, Panglima TNI, Kasad, Kapolda-Kapolda, Danrem-Danrem, yang bekerja untuk memperkuat kekuasaannya. Ini penting lho," kata dia.

"Jangan sampai orang melakukan reformasi, kita berkeringat, kita mengorbankan nyawa, lalu penikmat reformasi yang tidak berjuang merusak demokrasi, merusak reformasi," lanjutnya.

Terkait banyaknya petugas KPPS maupun pengawas Pemilu yang meninggal dunia akibat kelelahan lantaran bertugas dalam Pemilu 2019, Andre mengatakan pihaknya turut berduka cita. Para petugas ini, kata dia, mengerahkan tenaganya luar biasa sejak sebelum pelaksanaan Pemilu. Sehari sebelum Pemilu, para petugas harus memastikan logistik, tenda dan persiapan lainnya sampai tengah malam.

"Lalu tanggal 17 April itu setelah salat subuh mereka sudah ada di TPS. Dan proses penghitungan suara ini selesai besoknya (18 April)," jelasnya.

"Ini yang menyebabkan banyak jatuh korban karena para petugas mendapat kelelahan luar biasa dan ini jadi evaluasi bagi kita bersama," sambungnya.

DPR periode baru nantinya harus menjadikan persoalan ini bahan evaluasi pelaksanaan Pemilu. Pilpres dan Pemilu Legislatif bisa dibagi dalam waktu yang berbeda. Selain itu, Andre mengatakan bisa juga Pilpres digabung dengan Pilkada dan Pemilu Legislatif dilaksanakan sendiri.

"Atau bisa juga Pilpres bersamaan dengan (pemilihan) DPD RI dan DPR RI dan Pilkada bisa bersamaan dengan Pemilihan DPR tingkat satu (provinsi) dan tingkat dua (kabupaten/kota). Ini yang akan kita kaji bersama agar semangat efisiensi dan Pemilu serentak bisa kita jaga," jelasnya.