Polemik Rp 1 M dan kepemimpinan orang Jawa di Golkar

Merdeka.com - Sebanyak delapan kandidat calon ketua umum Golkar lolos ke tahap dua verifikasi dalam Munaslub yang akan digelar 15 - 17 Mei di Bali.

Setya Novanto, Ade Komarudin, Azis Syamsuddin, Airlangga Hartarto, Mahyudin dan Priyo Budi Santoso melenggang dengan mulus ke banak selanjutnya. Mereka juga telah menyetor uang Rp 1 M sebagai syarat nyalon ketum.

Dua calon yakni Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo sempat terancam gagal, karena tak setor uang Rp 1 miliar. Namun panitia akhirnya meloloskan keduanya dan mengganti aturan dana Rp 1 M tidak wajib, tapi semampunya.

Uang pendaftaran Rp 1 M ini memang menjadi polemik. Hal ini dinilai upaya jegal kader terbaik namun tak punya cukup banyak uang.

Ketua Dewan Pertimbangan PartaiGolkar Akbar Tandjung juga menolak syarat iuran calon ketua umum Rp 1 miliar untuk mendaftarkan diri dalam munaslub di Bali. Sebab, karena syarat tersebut, dia menilai Golkar bisa ditinggalkan rakyat.

"Jangan-jangan nanti rakyat bisa semakin menjauhi Partai Golkar karena hanya uang terus yang dibicarakan," ujar Akbar di Restoran Gado-gado Boplo, Jakarta, Sabtu (7/5).

Munaslub sebelumnya, kata dia, para Caketum tak memberikan iuran apapun. Iuran tersebut, menurutnya, bentuk budaya negatif yang tidak pernah ada dalam sejarah Golkar.

"Saya sudah beberapa kali mengatakan tidak setuju uang iuran itu, apalagi Rp 1 miliar. Di tingkat daerah nanti bisa Rp 500 juta, di tingkat kecamatan bisa Rp 150 juta. Nanti bisa-bisa Partai Golkar bicaranya tentang uang, uang, uang terus," kata Akbar.

Sementara soal jagonya di Munaslub. Akbar tak terlalu terbuka. Dia hanya berharap jika Golkar nanti dipimpin oleh orang Jawa. Alasannya? (mdk/ren)