Merdeka.com - Kubu pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran kampanye setelah iklan rekening dana kampanye mereka muncul di media massa. Dalam iklan itu, ditampilkan foto serta nomor urut pasangan Jokowi-Ma'ruf beserta slogannya.

Agar kesalahan yang sama tak terulang, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf mendatangi Bawaslu RI untuk audiensi. Salah satu yang ingin diperjelas ialah soal penjelasan citra diri dalam aturan kampanye.

Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir menyampaikan kedatangannya ke Bawaslu untuk silaturahmi dan bertukar informasi mengenai peraturan kampanye. Hal ini perlu dikonsultasikan karena ada beberapa poin yang berubah dibandingkan aturan kampanye pada Pilpres 2014, salah satunya soal citra diri.

"Ini kan perlu kita pelajari dan alhamdulillah hasilnya bagus ya. Kita jauh lebih mengerti, lebih siap dan yang terpenting adalah kami komit bahwa Pemilu ini harus sesuai dengan peraturan yang ada. Dan kita enggak ada maksudnya sedikitpun ingin melanggar peraturan," jelasnya di Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (25/10).

Erick mengatakan, Jokowi sebagai capres juga telah mewanti-wanti agar timses selalu mengacu pada aturan. Karena itulah, pihaknya juga datang ke Bawaslu sehingga ke depan tak lagi terjadi pelanggaran.

"Kami tidak ingin menciptakan konflik. Misalnya dengan tidak menaati peraturan-peraturan yang ada. Message-nya sih itu tadi. Dan kita juga cukup banyak belajar ya," ujarnya.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menambahkan, pihaknya ingin memperjelas poin apa yang dimaksud dengan citra diri. Pemahaman timses dengan Bawaslu sebelumnya berbeda terkait citra diri ini.

"Mengenai citra diri itu tadi, kami memperjelas apa yang kami pahami. Tadinya kan agak berbeda dengan yang jadi pandangan kami," kata Sekjen PPP ini.

"Kami sudah lebih bisa memahami pemahaman Bawaslu soal itu, apa yang jadi pendapat, pegangan Bawaslu," tambahnya.

Selain soal citra diri, Arsul mengatakan pihaknya juga meminta saran dari Bawaslu bagaimana caranya agar Jokowi yang merupakan capres petahana tak dituding menggunakan fasilitas negara dalam berbagai kegiatan khususnya di akhir pekan.

"Bagaimana sebaiknya presiden meskipun itu di akhir minggu antara kegiatan beliau sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, dengan sebagai paslon itu mendistingsinya bagaimana. Supaya nanti tidak ada juga misalnya tuduhan menggunakan fasilitas negara dan segala macam. Tadi dengan bijak, dengan baik diberi arahan oleh Ketua Bawaslu," terangnya.

Setelah audiensi ini, manajemen TKN Jokowi-Ma'ruf akan ditata lebih baik di semua jajaran. "Kemudian yang berikutnya, yang kita sepakati bahwa TKN supaya komunikasi mudah, kalau ada surat panggilan, undangan, dan sebagainya juga lebih cepat dan efisien maka kami menunjuk nanti LO TKN 01 di Bawaslu," tutupnya.