Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) optimistis pengajuan uji materi RUU APBN-P 2013 ke Mahkamah Konstitusi efektif mencegah pelaksanaan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang jadi kompensasi kenaikan BBM.

"Saya melihat peluang ini cukup besar, karena kenapa? Kalau lihat UUD Pasal 33, tentang bumi, air, digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat indonesia. Kita lihat konstruksi APBNP kita angelnya di situ," kata Ketua DPP PKS Indra yang juga anggota Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (19/6).

Menurut Indra, kenaikan BBM dapat menyengsarakan rakyat. Terlebih, mengaca pada pelaksanaan bantuan langsung tahun-tahun sebelumnya, banyak masalah terutama salah sasaran penyalurannya.

"Petani, mereka bekerja miskin, tetapi tidak dapat BLSM, mereka justru ikut kena dampak BBM naik. Penghasilan mereka jadi terdegradasi," ujarnya.

Namun, peluang besar itu tak berbanding dengan waktu. Untuk memperjuangan perubahan uji materi APBN-P ke mahkamah Konstitusi, harus berkejaran dengan gong pembagian BLSM yang ditargetkan akhir Juni depan.

Untuk itu, Indra berharap peran serta MK untuk memperjuangkan uji materi itu, ketika berkas aduan sudah didaftarkan.

"Undang-undang ini berlaku hingga tahun 2013, ini banyak lah. Jadi, makanya memang agak sulit mengejar waktunya tetapi ini bagian ikhtiar, makanya MK harus berikan prioritas," terangnya.