PKS soal Pembebasan Pajak: Kami Bela Hak Ekonomi Rakyat Kecil
Merdeka.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menegaskan komitmen perjuangan politik partainya dalam membela nasib rakyat kecil dengan memberikan penghapusan pajak motor bagi 100 juta rakyat kecil.
Komitmen perjuangan PKS, kata Sohibul, menilai kebijakan ekonomi era Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpihak pada kelompok atas lewat program pengampunan pajak bagi para konglomerat.
"Jika Presiden Jokowi mengampuni pajak para konglomerat dan pemodal nakal yang menyimpan ribuan triliun dananya di luar negeri dengan program Tax Amnesty. Maka izinkanlah, kami Partai Keadilan Sejahtera memperjuangkan penghapusan pajak sepeda motor bagi 100 juta rakyat kecil," ujar Sohibul melalui keterangan, Minggu (24/3).
Mantan Wakil Ketua DPR RI ini menambahkan bahwa janji penghapusan pajak sepeda motor ber-cc kecil ini adalah bukti bahwa PKS ingin menegakkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Bagi PKS, membela hak ekonomi 100 juta rakyat kecil yang menggunakan motor lebih utama dibandingkan membela kepentingan segelintir elit pemodal besar," ujar Sohibul.
Mantan Rektor Paramadina ini mengingatkan bahwa salah satu tugas utama negara adalah menghadirkan rasa keadilan dan rasa kesetaraan di antara warganya.
"Negara harus bisa memastikan hadirnya rasa keadilan bagi seluruh rakyatnya. Tanpa ada rasa keadilan, persatuan bangsa akan sulit terwujud," katanya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Benarkah Pemerintah akan Naikkan Pajak Sepeda Motor? Begini Penjelasan Jubir Menko Luhut
Rencana menaikkan pajak sepeda motor jadi salah satu strategi untuk menekan angka polusi di kota-kota besar seperti Jakarta.
Baca SelengkapnyaIni Syarat Harus Dilakukan Pemerintah Jika Ingin Naikkan Pajak Sepeda Motor BBM
Sangat disayangkan jika dukungan tersebut jadi dalih untuk memaksa masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaLuhut Akhirnya Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Pajak Sepeda Motor
Strategi pemerintah menekan polusi dengan menaikkan pajak, hingga menerapkan area ganjil genap, termasuk untuk kendaraan listrik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaSudah Kena Kenaikan Cukai, Pengusaha Ingin Pajak Rokok Elektrik Ditunda Hingga 2026
Pelaku usaha mendesak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik.
Baca SelengkapnyaKemenkeu Tarik Pajak Rokok Elektrik Mulai 1 Januari 2024, Ini Aturan Resminya
Tujuan diterbitkannya PMK tersebut yaitu sebagai upaya mengendalikan konsumsi rokok oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana akan Tarik Pajak Rokok Elektrik, Pengusaha Beri Tanggapan Begini
Dampak berlakunya pajak rokok untuk rokok elektrik sifatnya sangat membebani.
Baca SelengkapnyaKesal Motor Sering Digadaikan Diam-Diam, Ayah di Palembang Penjarakan Anak Kandung
Kesabaran BH (69) habis karena putranya RN (26) kerap menggadaikan sepeda motor diam-diam. Dia melapor ke polisi dan anak kandungnya itu pun ditangkap.
Baca SelengkapnyaKereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Dicoret dari Proyek Prioritas, Apa Bedanya dengan Kereta Cepat?
Kemenko Perekonomian melaporkan ada 12 proyek yang dikeluarkan dari PSN, salah satunya kereta semi cepat Jakarta-Surabaya.
Baca Selengkapnya