Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Alhabsy menegaskan bahwa tugas pemerintah terkait partai politik (Parpol) hanya menjalankan tugas administrasi bukan bersikap proaktif dan melakukan intervensi. Hal tersebut disampaikan Alhabsy mengingat banyak pihak yang menuding Menteri Hukum dan HAm (Menkum HAM), Yasonna H. Laoly melakukan intervensi menyangkut keputusannya dalam kisruh dua parpol yakni PPP dan Partai Golkar.

"Pemerintah harus menjalankan sebagai administrasi parpol bukan intervensi," kata Alhabsy dalam diskusi bertajuk 'Negara & pertaruhan Demokrasi', Jakarta, Sabtu (14/3).

Sebab menurut dia, Indonesia merupakan negara hukum bukan otoriter. Di mana cara penyelesaian konflik parpol sudah diatur dan ditentukan.

"Bila ingin bernegara yang baik seharusnya demokrasi harus berjalan baik. Tata Parpol harus dikelola," imbuhnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini mengungkapkan seharusnya Yasonna menyelesaikan konflik parpol berdasarkan keputusan lewat Mahkamah Partai. Maka, kata dia, pemerintahan tidak berhak memberi keputusan.

"Penyelesaian oleh suatu permasalahan adalah mahkamah yang dibentuk dan ini di Golkar sudah berjalan baik. Administrator bukan jadi pemain," pungkas dia.