PKS Setuju Gedung DPR Jadi RS Darurat, Tempatnya Strategis dan Luas
Merdeka.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera setuju usulan gedung DPR dijadikan RS darurat. Menurutnya, kompleks parlemen adalah tempat strategis dan luas.
"Setuju. Semua sumber daya, punya tempat strategis, luas dan mudah dijangkau," katanya kepada merdeka.com, Jumat (9/7).
Menurutnya, gedung DPR disulap jadi RS darurat adalah cerminan anggota dewan peduli dengan rakyat. Dia mendorong RS darurat di gedung DPR segera terlaksana.
"Plus itu cermin wakil rakyat peduli dengan rakyat. Segera aksi," kata anggota Komisi I ini.
Mardani menambahkan, ada banyak gedung dan ruangan DPR yang bisa dimanfaatkan jadi RS darurat. Dia yakin kerja atau rapat anggota dewan tidak terganggu dengan adanya RS darurat.
"Ada banyak ruangan dan gedung. Dengan kapasitas cuma 20 persen yang hadir fisik dan 80 persen virtual masih banyak gedung bisa dijadikan tempat rapat," pungkasnya.
Sebelumnya, Politikus Partai Demokrat Benny K Harman menyarankan halaman dan gedung DPR/MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, dijadikan rumah sakit darurat. Usulan ini sebagai langkah antisipasi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.
"Sebaiknya halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat," kata Benny saat dikonfirmasi, Jumat (9/7).
Benny menuturkan, kolapsnya fasilitas kesehatan dan banyaknya pasien Covid-19 yang terlantar harus segera ditangani. Salah satunya dengan membangun sebanyak mungkin RS darurat.
"Karena Rumah sakit sudah penuh sehingga banyak pasien Covid terlantar dan harus tunggu antre berjam-jam," ucapnya.
Anggota Komisi III DPR itu menyebut, penggunaan gedung DPR dan gedung milik pemerintah lainnya harus dilakukan demi menyelamatkan rakyat.
"Untuk keselamatan rakyat, keselamatan dan kesembuhan pasien Covid," tegasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaUntuk rencana pertemuan, hingga kini belum menemukan waktu yang pas untuk dilaksanakan.
Baca SelengkapnyaMassa akhirnya mundur secara perlahan dan membubarkan diri dari sekitar gedung DPR RI
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaWaketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSurpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaPKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca Selengkapnya