Merdeka.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menegaskan bahwa sikap Komisi II yang menarik pembahasan revisi UU Pemilu belum merupakan keputusan resmi.

"Pertama, belum ada keputusan resmi RUU Pemilu ditarik. Masih berproses dengan segala dinamikanya," kata Mardani saat dikonfirmasi, Kamis (11/2).

Mardani menyebut proses perubahan sikap partai koalisi sangat mendadak dan dinilai abai prosedur. "Kedua, proses perubahan sikap partai pendukung Pemerintah Mendadak dan tidak melalui prosedur yang tepat," ucapnya.

Anggota Komisi II itu mengingatkan bahwa sudah ada Panitia Kerja (Panja) terkait RUU Pemilu sejak 2020. Menurutnya Panja tersebut telah bekerja dan menghasilkan draft revisi yang telah disepakati semua fraksi di Komisi II.

"Pada 2020 di Komisi II ada Panja (Panitia Kerja) RUU Pemilu. Sudah dihasilkan draft yang disepakati semua fraksi dengan segala catatannya. Sekarang draft sedang diharmonisasi di Baleg. Tiba-tiba ada komentar dari Pak Jokowi dan semua berubah," terangnya.

Menurut Mardani, risiko Pilkada serempak 2024 sangat banyak. Ia menyebut penyatuan itu lebih banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya.

"Padahal risiko penyatuan semua pemilu di 2024 sangat banyak mudharatya. Kualitas dapat turun jauh dan risiko korban jiwa dari petugas KPPS seperti kasus 2019 dapat terjadi lagi," tandasnya.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com