PKS Sebut Menteri Jokowi Tak Sensitif & Peka, Risma dan Mahfud MD Contohnya
Merdeka.com - PKS mengkritik komunikasi publik para pejabat pemerintah. Di tengah pandemi dan kebijakan PPKM Darurat, sejumlah pejabat pemerintah memberikan pernyataan tidak peka terhadap kondisi masyarakat.
Terbaru Menko Polhukam Mahfud MD malah mencuit soal sinetron Ikatan Cinta yang memancing amarah publik. Ketua DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi menilai, cuitan mantan Ketua MK itu memperlihatkan ketidakpekaan terhadap masyarakat yang tengah kesusahan menghadap PPKM.
"Kami menilai, meski dengan dalih pendidikan ilmu hukum pidana, cuitan ini membuktikan Pak Mahfud enggak peka terhadap sentimen publik dan kepentingan rakyat yang sedang kesusahan menghadapi PPKM," ujar Nabil kepada wartawan, Jumat (16/7).
PPKM memberi kesempatan kpd sy nonton serial sinetron Ikatan Cinta. Asyik jg sih, meski agak muter-muter. Tp pemahaman hukum penulis cerita kurang pas. Sarah yg mengaku dan minta dihukum krn membunuh Roy langsung ditahan. Padahal pengakuan dlm hukum pidana itu bkn bukti yg kuat.
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) July 15, 2021Pernyataan itu menambah krisis komunikasi pejabat pemerintah. Sebelumnya, pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mengancam memindahkan anak buahnya ke Papua. Pernyataan tersebut dinilai bernuansa rasialis terhadap masyarakat Papua.
Begitu juga pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang memimpin PPKM Darurat. Luhut mengklaim pandemi terkendali, meski lonjakan kasus setiap harinya memecahkan rekor baru. Selain itu, masyarakat dibuat gembar dengan kebijakan vaksin gotong royong bagi individu yang berbayar.
PKS meminta pejabat pemerintah lebih peka dan sensitif terhadap situasi yang dialami masyarakat. Sebaiknya tidak menambah beban dengan pernyataan yang kontroversial.
"Karenanya kami meminta agar para pejabat pemerintah lebih peka, lebih sensitif terhadap situasi yang sedang dialami oleh masyarakat. Jika tidak bisa meringankan, minimal jangan semakin menambah beban masyarakat yang memang sudah semakin berat di tengah pandemi ini," ujar Nabil.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaGerakan Kampus Kritik Jokowi Meluas, Mungkinkah Berdampak Terhadap Kepercayaan Publik ke Presiden?
Sejumlah kampus besar melakukan petisi hingga deklarasi menyelamatkan demokrasi dan mengkritik Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaPuan soal Ramai Petisi Akademisi Kritik Jokowi: Biarlah Rakyat yang Menilai
Ramai akademisi mengeluarkan petisi untuk Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu
Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Terungkap, Pembicaraan Presiden Jokowi Ke Petugas KPPS Detik-Detik Jelang Pencoblosan
Petugas KPPS mengungkap isi pembicaraan dengan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya