PKS nomor urut 3 dalam Pemilu 2014

Reporter : Eko Prasetya | Senin, 14 Januari 2013 14:48




PKS nomor urut 3 dalam Pemilu 2014
PKS - KPU. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan nomor urut 3 dalam Pemilu 2014 mendatang. Nomor urut ini pun sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Partai ini mengincar nomor urut di bawah 5.

Pengambilan nomor urut dilakukan oleh Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Luthfi mengambil lintingan kertas dan ketika dibuka ternyata nomor urut 3.

Pada Pemilu 2009 lalu PKS memperoleh nomor urut 8. Saat itu, PKS mendapat 57 kursi (10 persen) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009, setelah mendapat sebanyak 8.206.955 suara (7,9 persen) dan menjadi satu-satunya partai selain Demokrat yang mengalami kenaikan jumlah persentase perolehan suara.

Sebelumnya Ketua bidang Kebijakan publik DPP PKS Hidayat Nur Wahid mengaku nomor urut berapapun yang akan dipilih bukan masalah besar. Yang terpenting, masyarakat harus cerdas dalam memilih parpol dengan track record bersih, bukan sekadar nomor urut.

"PKS yakin masyarakat nantinya tidak akan bisa dibodohi dengan sekadar nomor urut partai politik. Masyarakat pasti akan menilai parpol dari track record parpol tersebut terutama aspek bersih dari korupsi, komitmen penegakan hukum dan kerja nyata di tengah masyarakat," ujar Ketua bidang Kebijakan publik DPP PKS Hidayat Nurwahid, Senin (14/1/2013).

Oleh karena itu, menurut ketua Fraksi PKS DPR RI ini, PKS merasa nyaman dengan nomor urut berapapun. Namun demikian secara pribadi Hidayat berharap PKS mendapat nomor urut di bawah angka lima.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK), adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia. PKS didirikan di Jakarta pada 20 April 2002 dan merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang didirikan di Jakarta pada 20 Juli 1998.

Pemilu 2014 sendiri akan diikuti oleh 10 Partai Politik. Dalam undang-undang pemilihan umum terbaru yaitu UU Nomor 8 Tahun Tahun 2012, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 3,5 persen dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR, DPD dan DPRD. Setelah digugat oleh 14 partai politik, Mahkamah Konstitusi kemudian menetapkan ambang batas 3,5 persen tersebut hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPD dan DPRD.

[hhw]
Kunjungi portal hao123 untuk akses internet aman dan nyaman

KUMPULAN BERITA
# Pemilu 2014

JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya






Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG
LATEST UPDATE
  • Menko Polhukam bantah larang Golkar gelar Munas di Bali
  • KPK dikabarkan rekayasa jadwal pemeriksaan kasus pajak BCA
  • PDIP sebut interpelasi Jokowi bikin DPR ribut lagi
  • Lagi bercinta, dokter di Amerika abaikan pasien mau melahirkan
  • Perppu Pilkada Langsung dan Pemda dipermasalahkan ke MK
  • Diperistri Brad Pitt, Angelina Jolie makin rajin belajar masak
  • Tinggalkan 4 jenis diet ini jika ingin langsing dan sehat!
  • Menko Polhukam harus tanggung jawab bila Munas Golkar batal
  • Selain Ical, para calon ketum Golkar tak hadiri Munas di Bali
  • Agar bahasa Jawa tak punah, Yogyakarta buat aplikasi Hanacaraka
  • SHOW MORE