Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid heran dengan pernyataan capres petahana nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi saat debat kedua yang menyinggung ratusan ribu hektar lahan milik Prabowo di Aceh dan Kalimantan.

Hidayat menjelaskan, status ratusan ribu hektare tanah itu merupakan Hak Guna Usaha (HGU) yang telah diperoleh sesuai dengan mekanisme hukum. Dia bingung mengapa kepemilikan HGU Prabowo baru dipermasalahkan sekarang.

"Kalau itu bermasalah, kenapa dari dulu enggak dianggap bermasalah. Kenapa dijadikan masalah ketika dalam perdebatan?" kata Hidayat, di Seknas Prabowo-Sandi, Jl HOS Cokroaminoto No 93, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/2).

Politikus PKS itu menyesalkan pernyataan Jokowi yang menurutnya, menyerang sisi personal Prabowo. Dia meyakini bahwa Jokowi tak berani membuka kepemilikan lahan yang dimiliki para pendukungnya. Menurutnya, banyak pendukung yang berada di lingkaran terdekat Jokowi memiliki lahan-lahan luas.

"Lagi-lagi itu bukan menghadirkan suatu hal yang mencerahkan, karena beliau tidak berani membuka tanah yang berkali kali yang dilakukan oleh kroni-kroni beliau," tandas Wakil Ketua MPR itu.

Dalam debat kedua capres pada Minggu (17/2) lalu, Jokowi mengungkapkan bahwa Prabowo memiliki lahan seluas 220.000 hektare di Kalimantan Timur dan 120.000 hektare di Aceh Tengah. Jokowi menyebut pembagian lahan itu tidak terjadi di masa pemerintahannya sebagai presiden.

Prabowo langsung menjawab pernyataan Jokowi. Prabowo menegaskan, lahan yang disinggung Jokowi itu berstatus HGU dan milik pribadi. Prabowo siap menyerahkan semua lahan tersebut kembali jika negara hendak mengambilnya kembali.