Merdeka.com - Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menolak jika Koalisi Merah Putih tidak mengakomodir Koalisi Indonesia Hebat. Menurut dia, apa yang koalisi kubu Jokowi inginkan selalu diikuti oleh Koalisi Merah Putih.

Hidayat menjelaskan, kubu Jokowi awalnya meminta agar pemilihan pimpinan komisi ditunda, kemudian hal itu diikuti oleh kubu Prabowo. Menurut dia, karena mengikuti keinginan PDIP cs, kerja DPR jadi tertunda.

"Kemarin kan mereka meminta-minta untuk diulur sampai waktu tertentu. Kalau ikuti tata tertib, skorsing itu hanya berlaku dua kali. Satu kali 24 jam. Ini sampai yang keempat. Kurang leluasa apa? Setelah itu mereka minta lagi menunggu kabinet Jokowi, kabinet Jokowi sudah disampaikan enggak juga. Kurangnya apa coba?" kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/10).

Dia menyerahkan sepenuhnya soal pimpinan DPR tandingan yang dilakukan kubu Jokowi ini kepada rakyat. Dia hanya menyindir bahwa Presiden Jokowi ingin rakyat bekerja cepat.

"Pak Jokowi sudah bilang bekerja, mari kita bekerja, kami bekerja, rakyat silakan menilai," imbuhnya.

Ihwal desakan kubu Jokowi agar presiden mengeluarkan Perppu tentang UU MD3, Hidayat menilai, Perppu dikeluarkan untuk hal genting yang mendesak.

"Ya silakan saja menilai, masa untuk UU MD3 juga ada Perppu. Jadinya Perppu ini bukan untuk hal yang genting dan mendesak, jadi kayak tahu saja. Ya kalau apa-apa pakai Perppu kita mau jdi negara apa? Hukum apa otoriter," cetus Wakil Ketua MPR ini.