PKS: Jokowi diam-diam gigit di belakang, kekayaan negara dijual
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsy menilai posisi Joko Widodo saat ini bersama Kabinet Kerja, tidaklah tepat sebagai Presiden RI. Menurut Ketua DPP PKS itu, saat kunjungan kerja ke luar negeri, Jokowi tidak ubahnya seorang marketing.
"Yah, apa bedanya itu datang ke negara lain menawarkan sumber alam kita kepada orang asing. Sama dengan menjual negara. Tidak ada ubahnya dia itu marketing," ucap Abu Bakar saat mengunjungi Lapas Kelas IIA Kerobokan, Denpasar bersama rombongan Komisi III, Sabtu (15/11).
Selain itu, saat dirinya berbincang dengan Kalapas Sudjonggo, Abu Bakar memancing pertanyaan dengan menanyakan asal pria itu.
"Sampean (Anda) asalnya dari mana?" tanya Abu Bakar yang dijawab saat itu dengan menyebut kota Solo, Jawa Tengah.
"Solo," jawab Kalapas.
Abu Bakar kembali mempertegas dengan mencibir. "Oh, Wong Solo. Orangnya Jokowi dong. Tau enggak bapak, kalau Jokowi itu diam-diam, menggigit di belakang. Bahkan, kekayaan negara ini juga mau dijual," katanya.
Saat dipertegas soal apa yang diucapkannya, Abu Bakar menjawab dengan serius bahwa hal itu benar adanya. Menurutnya, yang dilakukan Jokowi saat ini tak ubahnya direktur marketing, bukanlah sebagai kepala negara.
"Anda perhatikan dan nilai sistem dan kerjanya. Sesungguhnya, apa yang dilakukan oleh dia bukan tindakan seorang presiden, melainkan lebih pantas menjadi director marketing," cibirnya.
Dia menambahkan, potensi akan kekayaan alam di Indonesia cukup besar. Dia menilai, Jokowi seolah-olah berharap bahwa semuanya begitu mudah diberikan pengelolaannya kepada bangsa lain.
"Mestinya apa yang ada di negara ini, baik itu bangsa, alam dan potensi yang ada harus mendapat penjagaan yang prioritas. Bukan seenaknya dipermudah untuk bangsa lain. Nanti giliran anak bangsa yang berusaha untuk mengelola, justru dipersulit," tutur Abu Bakar.
Abu Bakar mengatakan jika terus didiamkan, Jokowi akan mengobral habis potensi kekayaan Indonesia untuk dikelola bangsa asing.
"Kita tunggu saja. Apakah dalam Kabinet Kerja nanti, juga sistem kerja dengan pola menjual. Jika demikian, pantaslah beliau ini bukan presiden tapi seperti direktur marketing yang memiliki kabinet yang juga berlaku sebagai para salesnya," cetus Abu Bakar.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi: Jangan Teriak-Teriak Curang, Kalau Ada Bukti Langsung Bawa ke Bawaslu dan MK
Jokowi berujar, jika betul ada kecurangan maka bisa melaporkan ke Bawaslu atau nantinya bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaJokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi akan Cek APBN Sebelum Lanjutkan Bansos: Kalau Anggaran Tak Memungkinkan Tidak Diteruskan
Jokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca SelengkapnyaJokowi Jawab Tudingan Kecurangan Pemilu 2024: Laporkan ke Bawaslu
Jokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca Selengkapnya