PKS jawab tudingan Fahri soal andil pengusaha di balik pemecatan

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah geram atas keputusan PKS yang memecatnya. Fahri justru menuding perintah pemecatannya telah direncanakan dan melibatkan seorang pengusaha.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas DPP PKS Dedi Supriadi enggan menjelaskan soal pelibatan seorang pengusaha dalam SK pemecatan Fahri Hamzah. Yang pasti, kata dia, DPP PKS mengonfirmasi benar adanya SK pemecatan Fahri dari keanggotaan partai.

"Yang bisa k‎ami konfirmasi adalah surat ini. Jadi, teman-teman bisa perhatikan surat yang kami ajukan, jadi kami tidak mengonfirmasi terkait surat tersebut. Jadi, tidak ada (pelibatan pengusaha)," kata dia di DPP PKS, Jakarta, Senin (4/4).

Dedi menjelaskan, DPP PKS akan segera kirim surat ke pimpinan DPR untuk mengusulkan pengganti Fahri sebagai Wakil Ketua DPR. Surat usulan pengganti Fahri rencananya akan dikirim pada hari Rabu (6/4), pekan ini.

"Semua kita jalankan sesuai prosedur yang ada dan menurut tata tertib yang berlaku. Kami punya aturan yang berlaku 7x24 jam untuk mengajukan surat kepada Pimpinan DPR. Kami akan secepatnya mengirimkannya," tuturnya.

Soal pengganti Fahri sebagai anggota DPR, lanjut Dedi, pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU. Sebab, kewenangan tersebut ada pada penyelenggara pemilu.

"Kalau soal pengganti di DPR kami serahkan ke KPU, karena kami berpatokan kepada KPU, bagaimana meminta nama caleg yang berikutnya," tandasnya.

Sebelumnya, Fahri menuding perintah pemecatannya telah direncanakan dan melibatkan seorang pengusaha.

Namun dia enggan menjelaskan siapa pengusaha yang ikut bermain tersebut. Fahri menceritakan bahwa pengusaha tersebut sudah jauh hari memegang surat pemecatannya. Dia mengetahui kabar itu dari salah satu pimpinan fraksi.

"Dia (salah satu pimpinan fraksi) menyampaikan kekagetannya karena melihat di tangan seorang pengusaha ada dokumen yang menyebutkan saya telah diberhentikan dari seluruh tingkatan keanggotaan di PKS. Surat itu ditandatangani. Dia tanyakan ke saya apa yang terjadi," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4).