Merdeka.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi mengundang-undangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pemilihan anggota legislatif. Hal itu dibenarkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana.

"Ya sudah diundangkan," Widodo saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (4/7).

Widodo enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai substansi dalam PKPU tersebut. Termasuk norma yang menjadi perdebatan semua pihak.

"Substansi bisa ditanyakan kepada instansi yang membentuknya," ungkapnya.

Diketahui, dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 terdapat norma larangan mantan narapidana pidana korupsi. Larangan itu terdapat pada pasal 4 ayat 3 yang berbunyi, 'Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi'.

Kemudian, dipertegas pada pasal 7 ayat 1 huruf g yang berbunyi, 'bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah WNI dan harus memenuhi persyaratan: tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap'.