Merdeka.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) getol mendorong penghapusan Dewan Perwakilan Rakyat (PKB) dari struktur di parlemen (MPR, DPR dan DPD). Wacana ini dimunculkan demi penguatan peran dan eksistensi DPD. Menurut PKB, jika tak diperkuat lebih baik bubarkan saja.

Wasekjen PKB Lukman Edy menuturkan, sejatinya DPD bisa menjadi wakil Pemerintah memperkuat otonomi daerah. Namun kenyataan jauh panggang dari api. Di bawah komando Irman Gusman, DPD justru mencoba mengimbangi wewenang DPR.

"Di samping menggedor DPD, DPD sebaiknya tidak mengembangkan wacana lain, tapi juga tugas DPD pasca reformasi yaitu memperkuat otonomi daerah supaya ada keterwakilan pemerintah, bukan mengimbangi kewenangan DPR," kata Lukman di JCC, Jakarta, Sabtu (6/2).

"Kekeliruan Pak Irman itu DPD mengimbangi kewenangan DPR," tegasnya.

Lukman Edy menegaskan, PKB akan terus menyuarakan pembubaran DPD ke dalam sidang parlemen. DPD sebagai lembaga tinggi negara harus punya peran besar bagi rakyat, bukan beradu wewenang dengan lembaga tinggi lainnya.

"Saya kira berdasarkan respons parpol lain, mulai mengkaji serius. MPR juga tidak bisa main-main dengan lembaga negara yang diatur UU, ditanggap serius," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa Mukernas PKB 2016 akan mengkaji keberadaan DPD RI. Menurut suara kader PKB di daerah, DPD tidak berfungsi sama sekali dan sebaiknya dibubarkan dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar. Meskipun demikian, Cak Imin menyatakan sikap DPP PKB terkait DPD baru akan diambil dalam Mukernas. "Pilihannya DPD ditambah kewenangannya atau dibubarkan," kata Cak Imin.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono tak setuju dengan wacana penghapusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang menjadi salah satu agenda pembahasan dalam Mukernas DPP PKB di Jakarta Convention Center (JCC). Menurut Agung, DPD adalah bagian dari MPR, jika dihapus maka akan mengalami ketimpangan. Agung menyarankan sebaiknya kewenangan DPD diperkuat saja, agar perannya lebih besar dalam legislasi.

"MPR itu majelis permusyawaratan rakyat yang terdiri dari DPR dan DPD. Kalau satu hilang menjadi timpang," ujar Agung Laksono seusai menghadiri Mukernas PKB di JCC, Jakarta, Jumat (5/2) malam.