PKB Minta PKS Jangan Dikte Jokowi Soal Penyusunan Kabinet

Merdeka.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai sewajarnya Presiden Joko Widodo melibatkan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin dalam menyusun kabinet. Sebab, Ma'ruf dinilai berperan memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019.

Menanggapi itu, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Faisol Reza meminta semua pihak memberikan kesempatan Jokowi menyusun kabinet. Dia menilai wajar saja kritikan PKS karena sebagai oposisi.

"Kritiknya wajar saja, namanya juga oposisi. Tetapi sebaiknya kita berikan kesempatan yang sebesar-besarnya pada Pak Jokowi menyusun rencana besarnya membawa Indonesia menjadi bangsa yang kompetitif di kancah dunia, termasuk menyusun komposisi para pembantunya nanti di kabinet," ujarnya melalui pesan singkat, Rabu (31/7).

Reza mengatakan Jokowi jangan didikte terkait penyusunan kabinet. Menurutnya akan pada saatnya Jokowi menyampaikan soal kabinet kepada Ma'ruf Amin, serta partai pengusungnya.

"Jangan mendikte Pak Jokowi, beliau khan incumbent dan sudah tahu kapan waktunya menyampaikan kepada Kiai Ma'ruf, partai pengusung dan semua para pendukung," ujarnya.

Hidayat Nur Wahid menilai Jokowi dan Ma'ruf harusnya menyusun kabinet bersama. Keduanya terpilih dalam satu paket. Menurut Hidayat, tidak dipungkiri pula Ma'ruf berperan untuk kemenangan Jokowi di periode kedua. Terutama kemenangan di Jawa Timur karena Nahdlatul Ulama.

"Tidak bisa dimungkiri Pak Ma'ruf punya andil signifikan dalam kemenangan Pak Jokowi. Kemenangan di Jatim dan Jateng ada komunitas NU yang sangat luar biasa, di situ ada Pak Ma'ruf Amin," ujar wakil ketua MPR itu.

Diberitakan, Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin mengakui tidak terlibat dalam penyusunan nama calon menteri. Ma'ruf juga mengatakan, tidak memberikan masukan nama untuk ditaruh dalam kabinet kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya? Enggak lah. Masa saya beri masukan," ujar Ma'ruf ditemui di kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (23/7).

Ma'ruf Amin mengatakan, yang berhak memberikan masukan adalah partai politik. Sedangkan, Ma'ruf hanya menerima laporan dari Jokowi apabila sudah diseleksi.