PKB: Menteri Harus Lebih 'Gila' daripada Presiden
Merdeka.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa penyusunan kabinet dan pemilihan menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun, dia menyebut bahwa kriteria menteri yang diinginkan Jokowi pekerja keras.
"Menteri yang diinginkan adalah menteri yang memiliki kemampuan di dalam mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang ada lebih cepat, bekerja lebih keras. Karena Pak Jokowi tipologi pekerja ya, jadi tentu menterinya juga harus lebih lebih 'gila' lagi daripada presidennya. Enggak boleh presidennya kerja keras menterinya santai-santai," kata Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8).
Kemudian, kata Karding, tidak ada dikotomi menteri harus berasal dari parpol atau non parpol. Menurutnya, menteri yang diperlukan harus profesional terlepas di rekrut dari kalangan manapun.
"Jadi semua harus profesional soal sumbernya dari partai atau dari masyarakat non partai bisa dari perguruan tinggi, kalangan pengusaha, aktivis, NGO," jelas Karding.
Karding pun menilai masuk akal bila ada anggapan pos menteri-menteri ekonomi tidak diisi kandidat dari partai politik melainkan kalangan profesional. Namun, modal cerdas percuma bila tak punya integritas.
"Itu juga masuk akal, walaupun juga tidak sepenuhnya tepat. Karena kan sebenarnya yang dibutuhkan jadi menteri itu soal integritas saja, kenegarawanan saja. Jadi itu kan yang dicurigai kalau menteri-menteri ekonomi bisa abuse of powernya, keuntungannya dibawa ke partai," pungkas Karding.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaPerpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Kapolri Jenderal Sigit mengatakan sosok presiden selanjutnya mampu meneruskan estafet kepemimpinan ke depan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaJokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca Selengkapnyabelum ada pembahasan kabinet, karena koalisi pendukung Prabowo-Gibran menghormati KPU.
Baca SelengkapnyaJalan menuju kantor KPU ditutup untuk umum, dan hanya diperuntukan bagi tamu undangan.
Baca Selengkapnya