Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKB: Menteri Harus Lebih 'Gila' daripada Presiden

PKB: Menteri Harus Lebih 'Gila' daripada Presiden Abdul Kadir Karding. ©2018 Merdeka.com/Hari Ariyanti

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa penyusunan kabinet dan pemilihan menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun, dia menyebut bahwa kriteria menteri yang diinginkan Jokowi pekerja keras.

"Menteri yang diinginkan adalah menteri yang memiliki kemampuan di dalam mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang ada lebih cepat, bekerja lebih keras. Karena Pak Jokowi tipologi pekerja ya, jadi tentu menterinya juga harus lebih lebih 'gila' lagi daripada presidennya. Enggak boleh presidennya kerja keras menterinya santai-santai," kata Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8).

Kemudian, kata Karding, tidak ada dikotomi menteri harus berasal dari parpol atau non parpol. Menurutnya, menteri yang diperlukan harus profesional terlepas di rekrut dari kalangan manapun.

"Jadi semua harus profesional soal sumbernya dari partai atau dari masyarakat non partai bisa dari perguruan tinggi, kalangan pengusaha, aktivis, NGO," jelas Karding.

Karding pun menilai masuk akal bila ada anggapan pos menteri-menteri ekonomi tidak diisi kandidat dari partai politik melainkan kalangan profesional. Namun, modal cerdas percuma bila tak punya integritas.

"Itu juga masuk akal, walaupun juga tidak sepenuhnya tepat. Karena kan sebenarnya yang dibutuhkan jadi menteri itu soal integritas saja, kenegarawanan saja. Jadi itu kan yang dicurigai kalau menteri-menteri ekonomi bisa abuse of powernya, keuntungannya dibawa ke partai," pungkas Karding.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres

Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.

Baca Selengkapnya
Teken Perpres, Jokowi Tambah Satu Direktorat di Bareskrim Polri
Teken Perpres, Jokowi Tambah Satu Direktorat di Bareskrim Polri

Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Klarifikasi Polri Terkait Pesan Jenderal Sigit soal ‘Pemimpin Melanjutkan Estafet’
Klarifikasi Polri Terkait Pesan Jenderal Sigit soal ‘Pemimpin Melanjutkan Estafet’

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sigit mengatakan sosok presiden selanjutnya mampu meneruskan estafet kepemimpinan ke depan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Ini Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto
Ini Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto

Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya
AHY soal Pembahasan Kabinet: Pada Saatnya Prabowo akan Mengundang Ketum Parpol
AHY soal Pembahasan Kabinet: Pada Saatnya Prabowo akan Mengundang Ketum Parpol

belum ada pembahasan kabinet, karena koalisi pendukung Prabowo-Gibran menghormati KPU.

Baca Selengkapnya
Paspampres Berjaga di Sekitar KPU Jelang Pengumuman Presiden Terpilih Prabowo-Gibran
Paspampres Berjaga di Sekitar KPU Jelang Pengumuman Presiden Terpilih Prabowo-Gibran

Jalan menuju kantor KPU ditutup untuk umum, dan hanya diperuntukan bagi tamu undangan.

Baca Selengkapnya