PKB DKI masih lirik Ahok, lihat kinerja sampai September
Merdeka.com - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta telah melakukan komunikasi politik dengan PDI Perjuangan. Tujuannya untuk menyamakan persepsi soal Pilgub DKI 2017.
Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbyallah Ilyas mengatakan, komunikasi dengan PDIP terkait Pilgub DKI berjalan lancar dan cukup mulus dan yang pasti ada kesamaan antara keduanya.
"Iya kita sepakat cari pemimpin yang dimau oleh bawah. Arif dan bijaksana," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/8).
Dia menambahkan, walaupun memasang syarat tersebut, sosok Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih masuk dalam hitungan. Namun sejauh ini, mantan Bupati Belitung Timur ini dianggap belum sukses mengelola anggaran yang diambil dari warga Jakarta.
"Kita lihat kerjanya sampai September ini bagus apa enggak. Buktinya penyerapan kurang memuaskan. Pendapatan pajak belum sesuai," ujarnya.
Hasby menegaskan, PKB tidak ada masalah dengan sosok Ahok. Sebab, PKB tidak melihat sosok, melainkan kinerja.
"Nanti kalau ada yang lebih bagus, diserahkan ke DPP PKB. Kita patuh sama pimpinan ke Muhaimin Iskandar," tutupnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembangunan Bendungan Lolak memakan anggaran mencapai Rp 2,02 triliun.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyebut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja.
Baca SelengkapnyaAhok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ahok bakal fokus memenangkan Ganjar-Mahfud di Jakarta.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman yakin rakyat lebih memihak Jokowi dibanding Ahok.
Baca SelengkapnyaKata Huda, anggota fraksi PKB sudah ada beberapa yang menandatangi hak angket.
Baca SelengkapnyaAhok ragu nantinya Prabowo akan melanjutkan program Jokowi.
Baca SelengkapnyaSurat pengunduran diri Ahok telah diberikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris agar dikirimkan kepada Menteri BUMN dan ditembuskan ke Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya