PKB desak DPR bikin Pansus selidiki beras plastik
Merdeka.com - Beredarnya beras plastik di tengah masyarakat tak bisa dianggap masalah sepele. Karena itu, PKB mendesak DPR agar segera membentuk Pansus untuk menyelidiki peredaran beras plastik.
Menurut Ketua Fraksi PKB Helmy Faishal Zaini, beras plastik dapat mengancam kesehatan masyarakat. Untuk itu, persoalan beras plastik agar disikapi dengan cepat.
"DPP PKB merasa ini penting untuk disikapi. DPP meminta dan mendorong DPR RI segera membentuk panitia khusus (PANSUS) beras plastik atau sintetis," kata Helmy saat press conference di kantor PKB, Jakarta, Minggu (24/5).
Beredarnya beras plastik sudah melanggar dua Undang-Undang yaitu Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
DPP PKB berharap penanganan dilakukan secepatnya antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kepolisian, dan Kementerian Kesehatan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak resah. Apalagi sebentar lagi memasuki bulan Ramadan.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3
Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca SelengkapnyaPKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca SelengkapnyaDPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu
Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Deretan TPS Unik, Bikin Nyaman Si Pemilih saat Nyoblos di Bilik Suara
Di TPS inilah, para pemilih akan menentukan pilihannya dengan mencoblos capres dan caleg pilihannya.
Baca SelengkapnyaPakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya
Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca SelengkapnyaDilantik Kapolri Jadi Kakorlantas Polri, Aan Suhanan Kenakan Dua Bintang di Pundak
Prosesi pelantikan dan sertijab berlangsung di Ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (14/12).
Baca SelengkapnyaWarga Pekanbaru Apresiasi Kinerja Polri dalam Pengamanan Pemilu 2024
Kerja sama yang solid antara aparat keamanan dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Mencoblos saat Pemilu Bakal Dapat Diskon Belanja, Tinggal Tunjukkan Kelingking Usai Dicelup Tinta
Ini merupakan pesta diskon spesial untuk masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya