PKB & Gerindra tolak hak menyatakan pendapat kasus Century

Merdeka.com - Wacana menyampaikan hak menyatakan pendapat (HMP) anggota DPR semakin ramai diperbincangkan. Hal ini ditenggarai sebagai solusi atas kebuntuan dalam mengungkap kasus bailout Bank Century yang diduga menyeret nama Wapres RI Boediono.

Tidak semua fraksi di DPR sependapat penerapan hak menyatakan pendapat. Salah satunya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua Fraksi PKB, Marwan Jafar mengatakan partainya tetap konsisten menaati keputusan paripurna yang menyerahkan semuanya kepada proses hukum.

"Diserahkan ke proses hukum, sikap kami adalah sesuai dengan paripurna. Saya harus patut asas terlebih dahulu, ikuti dan lihat perkembangannya," kata Marwan di komplek parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (22/11).

Namun, lanjut Mirwan, jika dalam perkembangannya Fraksi PKB mendapatkan bukti-bukti baru yang menguatkan secara hukum, Marwan akan menginstruksikan Fraksi PKB mendukung hak menyatakan pendapat.

Hal senada juga dilontarkan Wakil Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Muzzani. Meskipun berada dalam oposisi, Gerindra lebih memilih menunggu kesimpulan resmi proses hukum KPK, yang nantinya diserahkan kepada Timwas Century terkait keterlibatan Boediono saat menjabat sebagai Gubernur BI.

"Kami tunggu pendapat resmi (KPK), dan tentu nanti hak menyatakan pendapat bisa menjadi pertimbangan," tegas Ahmad Muzzani.

Berbeda dengan dua fraksi di atas, Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) berkesimpulan HMP adalah satu-satunya solusi untuk menyelesaikan kasus bailout Century yang merugikan negara hingga Rp 6,7 Triliun. Sebab, Ketua KPK Abraham Samad sendiri menjelaskan KPK tidak bisa mengusut lebih jauh keterlibatan Boediono (namun pernyataan Abraham tersebut, telah direvisi).

"Secara resmi belum, tapi paling tidak pada saat awal Century, kami mengajukan hak menyatakan pendapat memang perlu dilakukan. Namun kita pun harus menghormati upaya di ranah hukum. Tapi keluhan kemarin, tentu satu-satunya jalan adalah hak menyatakan pendapat," kata Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin.