Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pimpinan DPR Gelar Rapim dan Bamus Terkait RUU TPKS

Pimpinan DPR Gelar Rapim dan Bamus Terkait RUU TPKS DPR Rapim Bahas RUU TPKS. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Pimpinan DPR RI akan menggelar Rapat Pimpinan dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan nasib Rancangan Undang-undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), pada hari ini, Kamis (13/1). Ketua DPR Puan Maharani menyebut, Rapim dan Bamus adalah mekanisme wajib sebelum RUU tersebut bisa dibawa ke paripurna.

“Hari Kamis kami pimpinan akan melaukan Rapim dan Bamus. Memang seperti itu mekanismenya, sebelum paripurna kami harus melakukan rapim dan bamus yang diwakili oleh 9 fraksi yang ada di DPR RI,” kata Puan pada Rabu (12/1/2022).

Hasil dari Rapim dan Bamus hari ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk mengesahkan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR.

“Insyaallah agenda tersebut akan kami bawa ke Rapur tanggal 18 Januari,” kata dia.

Politikus PDIP itu menyebut perjalanan RUU TPKS menjadi UU masih cukup panjang. Setelah menjadi RUU inisiatif DPR, RUU tersebut masih harus digodok bersama pemerintah dan masyarakat umum.

“Tentu saja prosesnya masih panjang. Setelah itu harus dilakukan pembasan kembali antara DPR dengan pemerintah,” pungkas dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut, pihaknya akan menggelar rapim untuk penentuan AKD yang akan menggodok RUU TPKS pada Kamis hari ini.

"Hari Kamis untuk penetapan rapim dan Bamus untuk paripurna, sekaligus menetapkan AKD yang akan membahas RUU TPKS," kata Sufmi Dasco.

Dasco menyatakan belum bisa memastikan AKD mana yang akan membahas RUU TPKS, apakah akan Komisi VIII atau dibuat panitia kerja. Meski demikian, AKD yang akan dipilih barus bisa cepat bekerja dan membahas RUU tersebut.

Reporter: Delvira Hutabarat

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya
Romahurmuziy: PPP Tolak Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2024, Siap Gugat ke Bawaslu & MK

Romahurmuziy: PPP Tolak Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2024, Siap Gugat ke Bawaslu & MK

PPP mendapatkan perbedaan angka yang cukup signifikan antara total perolehan nasional yang ditampilkan di layar pleno KPU dengan pembandingan di beberapa dapil.

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024

KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024

Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.

Baca Selengkapnya
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan

Sejumlah personel keamanan gabungan disiagakan untuk menjaga ketat KPU dan DPR jelang pengumuman hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya