Pimpinan DPR bantah barter anggaran gedung & persetujuan RAPBN 2016

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menampik dugaan adanya barter politik anggaran dengan pemerintah. Menurutnya, DPR meloloskan postur RAPBN 2016 bukan karena persetujuan anggaran pembangunan gedung baru DPR, namun karena muncul ketidaksepahaman soal Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Tidak ‎betul, bahwa anggaran ini dibahas secara terpisah, kemarin tentunya yang menjadi persoalan itu adalah terutama yang pertama kali adalah masalah PMN, sehingga pada saat diskors," terang Agus di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11).

"Kan ini (pembahasan) perlu waktu yang lama, masing-masing fraksi pun berhubungan dengan ketua umumnya untuk dibahas seluruhnya masalah PMN dan sebagainya. Karena banyak catatan-catatan dari masing-masing fraksi," imbuhnya.

Politisi Demokrat ini juga menegaskan bahwa pembahasan PMN berlarut-larut karena alokasi ke BUMN harus tepat. Menurutnya BUMN tak boleh rugi, justru harus mampu menyumbangkan profit ke negara.

"Ini sesuatu hal kurang pas dan penggunaan untuk PMN itu sebesar Rp 39 triliun sehingga cukup banyak. Padahal sekarang posisi ekonomi kita kan sangat mengkhawatirkan, banyak hal-hal yang harus ditunjang, harus banyak hal-hal yang harus dikuatkan seperti yang biasanya saya sampaikan," jelasnya.

Meski begitu, menurutnya keterpurukan ekonomi saat ini masih belum serupa dengan era krisis moneter. Namun tetap saja ‎keadaan perekonomian kekinian masih lemah.

"Saat ini keadaan ekonomi kita masih kritis, memang belum pada posisi hal-hal yang sampai seperti tahun 98, tetapi betul-betul posisi kita ini posisi yang mengkhawatirkan, posisi yang belum baik, sehingga pemerintah tetap harus. Menguatkan ekonomi, sekali lagi, daya beli masyarakat menengah ke bawah sehingga masih sulit mengonsumsi produk dan jasa dalam negeri," pungkasnya.