Pilkada serentak kurang persiapan, potensi konflik meningkat
Merdeka.com - Kurangnya persiapan yang dilakukan penyelenggara pilkada serentak pada Desember mendatang dapat menimbulkan konflik di masyarakat. Berdasarkan catatan Bawaslu, sampai saat ini ada 127 daerah yang belum siap untuk melakukan pilkada serentak.
Hal itu tersebut diungkapkan anggota Badan pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah, dalam diskusi 'Pilkada Serentak dalam Bayang-bayang Konflik' di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (23/4).
"Kalau kerangka fasilitasnya tidak jelas ini potensi konflik karena masyarakat sudah siap, tapi tidak difasilitasi," ujarnya.
Ketidaksiapan sejumlah daerah menggelar pilkada serentak, kata dia, karena belum rampungnya anggaran yang diberikan kepada KPU-KPU di daerah.
Namun, menurut Direktur Institut Titian Perdamaian, Muhammad Miqdad, pelaksanaan pilkada bukan satu-satunya penentu konflik. "Pilkada bukan satu-satunya faktor penentu konflik, namun sebagai faktor akselerator," paparnya.
Sementara peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philips J Vermonte menjelaskan, masa paling rawan dalam pelaksanaan pilkada adalah saat kampanye.
"Berdasar data-data, hampir semua memperlihatkan bahwa masa yang paling rawan terjadi konflik adalah saat kampanye. Jumlah konflik terlihat meningkat pada saat itu. Ini jadi penting karena mereka menyelenggarakan untuk pemilu," jelas Philips.
Di sisi lain, Philips menilai, pilkada serentak ini merupakan langkah yang baik bagi pemerintah untuk menyiapkan pelaksanaan pemilu serentak. "Karena kalau pemilu tidak serentak, itu bisa jadi acuan untuk partai yang kalah untuk memegang suatu daerah. Dengan pemilu serentak, akan menyulitkan mobilitas mereka," tutupnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DKPP memutuskan memberhentikan tetap Guripa Telenggen sebagai Komisioner Bawaslu Puncak karena melanggar kode etik
Baca SelengkapnyaPKB membuka diri kepada siapa saja dari berbagai lapisan untuk mendaftar.
Baca SelengkapnyaPotensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPU mengatakan ada dua daerah yang berpotensi menggelar pemilu susuran
Baca SelengkapnyaKPU diminta tidak mempublikasikan hasil yang justru berbeda karena banyaknya temuan kesalahan.
Baca SelengkapnyaSuara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaKPU daerah sudah mulai membuka pendaftaran bagi para calon yang akan berkontestasi.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya