Pilkada serentak, Jokowi minta integritas demokrasi diutamakan

Merdeka.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo soal persiapan pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2015 ini. Salah satu persoalan urgen yang dibahas adalah mengenai partai politik yang saat ini tengah ribut dan mengalami dualisme kepengurusan seperti PPP dan Partai Golkar.

Presiden Jokowi menegaskan, pentingnya menjaga integritas demokrasi dalam pelaksanaan pilkada serentak 2015 nanti. Perhatian Jokowi, kata Jimly, tidak hanya sebatas kubu-kubuan di dalam PPP dan Partai Golkar.

"Presiden dengarkan dan kita tukar pikiran, sebagian besar presiden nyatakan penting untuk jaga integritas demokrasi kita. Perhatian presiden tentunya bukan tentang kubu-kubu atau satu dua partai, tapi ialah integritas demokrasi yang kita bangun, dan ini kaitannya dengan kepentingan nasional," kata Jimly kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/4).

Sehingga, lanjut Jimly, partai-partai politik yang mengalami dualisme kepemimpinan terancam tidak bisa mengikuti pilkada serentak.

"Ya partai mana saja yang konflik dua kepengurusan nanti masing-masing kepengurusan mengajukan calon masing-masing bikin repot penyelenggara pemilu. Jadi mumpung jauh hari, segera selesaikan konflik internal dan pengadilan yang tangani segera putuskan dan keluarkan putusan sebelum tahapan dimulai," jelas Jimly.

Terkait persiapan Pilkada serentak, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Yang menjadi persoalan adalah partai-partai politik yang saat ini tengah mengalami dualisme kepemimpinan.

"Jadi masalah penting adalah yang terkait dengan konflik partai politik. Saya juga sampaikan berbagai opsi kepada presiden mengenai kemungkinan-kemungkinan pengaturan yang sedang dibahas dan dirancang KPU yang juga dikonsultasikan kepada kami," jelas Jimly.

"Salah satu opsinya bahwa KPU perlu meningkatkan standar integritas, jadi integritas bukan hanya terkait integritas penyelenggara pemilu tapi juga integritas peserta pemilu dan integritas parpol pengusung pasangan calon," tandasnya.