Pilkada 2020 Digelar Desember, Gerindra Tak Ingin Kepala Daerah Dijabat Plt
Merdeka.com - Penyelenggaraan Pilkada serentak telah disepakati pada 9 Desember 2020. Sejumlah kalangan menolak mengingat risiko kesehatan karena di tengah pandemi, hingga masalah politisasi bansos.
Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid menilai, Pilkada memang sudah seharusnya segera digelar. Untuk menjaga keberlangsungan kepemimpinan di daerah.
"Keberlangsungan pemerintahan termasuk di daerah-daerah harus kita jaga," ujar Sodik melalui pesan singkat, Jumat (29/5).
Sodik mengatakan, tidak bisa kepala daerah kosong sementara dan dijabat oleh pelaksana tugas. Sebab, apalagi di tengah pandemi Covid-19 butuh pemimpin definitif.
"Karena di sana kewenangan pengambilan keputusan strategis dalam berbagai bidang termasuk dalam penanganan Covid. Harus oleh kepala daerah definitif bukan hanya oleh Plt di sekitar 270 kota/kabupaten," jelasnya.
Menurut Sodik, pekerjaan rumah kepala daerah ini tidak hanya mengenai Covid-19. Sehingga perlu pengambil kebijakan yang kewenangannya tidak dibatasi seperti pelaksana tugas.
"Masalah yang harus ditangani selain masalah Covid yakni masalah pemulihan berbagai hal seperti bidang ekonomi, PHK, tenaga kerja, sosial budaya, pendidikan, dan lain-lain," ucapnya.
Komisi II, kata Sodik, sudah menekankan KPU untuk menyusun langkah-langkah untuk menghadapi Pilkada di tengah Covid-19. Komisi II meminta supaya ditekankan protokol kesehatan, penggunaan teknologi dimaksimalkan. KPU juga diminta menjaga kualitas demokrasi sampai efisien dalam penganggaran.
"Komisi II telah mendorong KPU untuk menyusun langkah langkah dengan beberapa prinsip," ucapnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar Ajak Rakyat Terlibat Usut Kecurangan Pemilu: Kembalikan Indonesia ke Jalur Demokrasi
Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud mengajak partisipasi rakyat Indonesia mengungkap kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Pertimbangkan Pentolan Dewa 19 Ahmad Dhani Maju Pilwakot Surabaya
Ahmad Dhani masih fokus pada pencalonannya di Dapil Jatim I DPR RI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
LSI Denny JA: Masyarakat Puas Kinerja Jokowi Pilih Prabowo-Gibran, Tak Puas ke Anies-Cak Imin
masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi lebih banyak memilih Anies-Muhaimin
Baca SelengkapnyaMalam Tahun Baru, Jalur Puncak Ditutup Sejak 31 Desember hingga 1 Januari 2024
Mulai pukul 18.00 sampai 06.00 WIB dan arus kendaraan akan dialihkan ke jalur alternatif Jonggol dan Sukabumi.
Baca SelengkapnyaKlaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR
Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.
Baca SelengkapnyaGerindra Sebut Munculnya Nama Erina Gudono di Pilkada Sleman Aspirasi Masyarakat
Gerindra membantah jika masuknya nama istri Ketua PSI Kaesang Pangarep ini merupakan dorongan dari Jokowi.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Tiadakan Ganjil Genap Kendaraan pada 8-9 Februari 2024
Mengingat karena pada 8-9 Februari sehubungan dengan hari libur dan cuti bersama.
Baca Selengkapnya22 Desember 1948: Sjafruddin Prawiranegara Mendirikan Pemerintahan Darurat RI di Sumatra Barat
Berawal dari Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948, PDRI pun didirikan di Sumbar.
Baca Selengkapnya