Persoalan krusial tak muncul di debat perdana Pilgub Jabar

Merdeka.com - Adu gagasan dan pemikiran empat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat berlangsung di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Jalan Tamansari, Kota Bandung, semalam. Empat pasangan calon kepala daerah Jawa Barat bicara persoalan sekaligus program yang akan ditawarkan dalam debat perdana Pilgub Jabar.

Empat pasangan itu adalah Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, Tb Hasanuddin-Anton Charliyan, Sudrajat-Ahmad Syaikhu, serta Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi. Ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan para kandidat dari proses dan jalannya debat perdana semalam.

"Isu yang ditampilkan masih belum cukup baik. Isu krusial yang jadi persoalan di Jawa Barat justru tidak muncul," ungkap pengamat politik Universitas Padjajaran Muradi saat berbincang dengan merdeka.com, semalam.

Dia memberikan empat catatan terkait isu krusial yang tidak muncul atau tak dibahas secara lebih mendalam. Pertama, soal pembangunan di Jawa Barat bagian selatan. Muradi menyayangkan karena isu ini hampir tidak disebut oleh para kandidat. Kedua, infrastruktur. Pembangunan infrastruktur penting bagi rakyat Jawa Barat, namun tidak sama sekali disinggung.

Ketiga, persoalan Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat intoleransi yang tinggi. Menurutnya, isu ini penting untuk memberikan gambaran komitmen pemimpin Jawa Barat di masa mendatang yang melindungi hak kaum minoritas. Keempat, isu kerusakan lingkungan. Persoalan ini sempat disinggung, namun tidak terlalu dalam.

"Isu soal Citarum justru tidak muncul. Kalaupun ada isu lingkungan, pembahasannya mengawang-awang," jelasnya.

Dari jalannya debat semalam, Muradi melihat publik di Jawa Barat tidak mendapat jawaban atas persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Padahal ajang debat seharusnya bisa digunakan sebaik mungkin oleh para kandidat untuk memberikan penjelasan yang mudah dipahami publik. Bukan penjelasan yang normatif.

Debat Pilgub Jabar seharusnya bisa seperti debat Pilpres ataupun Pilkada DKI Jakarta yang lebih berisi. Namun kenyataannya tidak demikian.

"Kalau kita lihat, teknik penjelasannya (kandidat) masih by teks. Seharusnya bisa dieksplore lebih dalam dengan waktu yang ditentukan. Ini menyangkut kedalaman isu yang tidak ditangkap jelas oleh publik," jelasnya.

Muradi juga menyoroti kualitas dan teknik debat para kandidat yang dinilai masih jauh dari harapan. Dangkalnya penjelasan atas isu tertentu jadi salah satu indikatornya. Tidak ada alasan singkatnya waktu. Seharusnya dengan waktu yang diberikan, jawaban kandidat bisa lebih jelas.

"Misalnya kalau bicara infrastruktur kan bisa langsung disebut bangun jalan tol, dan lain-lain. Gimana caranya satu menit itu tapi publik paham. Teknik itu yang belum dalam."

Catatan lain terkait program yang ditawarkan para kandidat. Muradi menilai program yang disampaikan empat kandidat, rata-rata memiliki kemiripan. Dia mencontohkan soal pembangunan ekonomi kreatif berbasis digitalisasi melalui program internet masuk desa. Serta program pencegahan korupsi dengan basis teknologi informasi.

Dia menyayangkan etika politik salah satu pasangan kandidat yang dinilai tidak baik. Muradi menyebut ada pasangan yang selama debat berulang kali menyatakan bahwa mereka didukung oleh sebagian kader partai lain. Padahal partai yang disebut itu adalah pengusung kandidat lain atau lawan politiknua.

"Itu tidak etis dari sisi politik," tegasnya.

Ego masing-masing kandidat yang berpengalaman sebagai kepala daerah juga muncul dalam debat. Menurut Muradi, memunculkan itu sah saja, tapi tidak bisa jadi acuan. Mengingat pengalaman memimpin di tingkat kota/kabupaten tidak sama dengan ketika berhadapan dengan persoalan di tingkat provinsi.

Dari empat pasangan calon yang tampil dalam debat, Muradi melihat beberapa sosok yang menonjol.

"Dedi Mulyadi lebih fresh, Ridwan Kamil dan Anton Charliyan juga. Yang lain kaku dan penjelasan singkat tanpa isi. Jadi seperti tidak memahami isu," tutupnya.