Perseteruan kubu Prabowo dan Jokowi di DPR makin panas

Merdeka.com - Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) masih saja belum akur di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat paripurna DPR yang mengagendakan menentukan nama anggota komisi dan alat kelengkapan dewan pun tidak dihadiri oleh KIH, kecuali dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Bahkan, rapat paripurna pengesahan nama-nama anggota komisi pun berakhir ricuh setelah ada insiden banting meja oleh politikus PPP Kubu Romahurmuziy, Hasrul Azwar. Hasrul marah lantaran hasil muktamar PPP Surabaya kubu Romi tidak diakui oleh Pimpinan DPR.

Hasrul pun maju dan menyampaikan surat Menkum HAM akan pengurus PPP yang sah kepada pimpinan sidang. Namun, pimpinan DPR beranggapan bahwa ketua umum PPP yang sah adalah Suryadharma Ali (SDA). Sebab, muktamar PPP baru akan digelar pada 30 Oktober, besok.

Berikut perseteruan KMP dan KIH di DPR yang hingga saat ini masih berlarut-larut seperti yang berhasil dihimpun merdeka.com, Rabu (29/10):

Belum ada titik temu antara KIH & KMP soal pimpinan komisi

Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella mengungkapkan, partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat sebetulnya sudah menyusun daftar anggota-anggotanya yang nantinya ditugaskan di tiap komisi dan alat kelengkapan dewan. Tetapi, kata dia, nama-nama tersebut belum disetorkan untuk didaftarkan di Setjen dan Pimpinan DPR."Nama-nama internal sudah disusun tinggal diserahkan, tergantung bagaimana fraksi-fraksi bertemu dengan teman-teman fraksi lain (KMP)," kata Rio kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10) kemarin.Dia menegaskan, pihaknya tetap menghendaki adanya musyawarah mufakat untuk pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya."Tidak ada proses menang-menangan yang paling banyak yang paling kuat. Karena nanti komisi beda dengan pimpinan DPR. Kita akan bekerjasama selama 5 tahun apalagi kementeriannya sudah ada, di mana-mana komisi yang akan membahas kementerian. Tentu akan lebih mudah kalau musyawarah mufakat. Saya yakin musyawarah mufakat bisa tercapai," jelasnya.Lebih jauh, tambah Rio, hingga saat ini belum ada titik temu antara partai-partai yang tergabung dalam KIH dengan KMP. Dia yakin sebelum sidang paripurna digelar hari ini, diharapkan ada perkembangan yang lebih baik."Sampai sekarang belum ada titik temu komprominya. Saya yakin nanti saat paripurna akan ada titik temu yg lebih baik dari musyawarah mufakat sebelumnya. Jadi ada progres," tandasnya.

Tanpa KIH, DPR tetap gelar paripurna pemilihan pimpinan komisi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar sidang paripurna pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menegaskan, meskipun tidak ada wakil fraksi dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat, sidang paripurna tetap digelar."Kita tetap lanjut," kata Agus kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/10).Lebih lanjut, tambah Agus, apalagi PPP telah mengirimkan nama-nama anggotanya untuk komisi dan alat kelengkapan dewan."Kelihatan kita lanjut karena PPP udah nyerahkan nama," tegasnya.Senada dengan Agus, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, sidang paripurna tetap dilakukan walaupun partai-partai yang tergabung dalam KIH belum menyetorkan nama-nama anggota komisi dan alat kelengkapan dewan.Menurut dia, pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan akan dilakukan meskipun hanya lima fraksi."Iya, kita sudah pelajari, tidak ada masalah sama sekali. Ini kan bisa diskors 30 menit, ya selesai itu sudah bisa. Sebetulnya dari beberapa waktu lalu kita sudah bisa melakukan itu, tetapi kita ingin ada kebersamaan, tapi sampai sekarang ini belum ada itikad baik (KIH)," jelas Fadli Zon.

Rebutan pimpinan komisi, Pramono sebut KMP tak bisa paksa voting

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) tidak akan bisa menggunakan cara voting apabila sidang paripurna yang membahas alat kelengkapan dewan (AKD) tidak menemukan titik temu."Kalau memang tidak ada titik temu, mana bisa mereka voting. Pasal 284 kan sudah mengatur bahwa harus setengah jumlah fraksi plus satu. Karena kan harus ada enam fraksi yang menyerahkan anggota-anggota AKD," Kata Pramono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10)Pramono menambahkan bahwa KMP telah terjebak dalam permainannya sendiri. "Pasal itu menjebak mereka sendiri, mereka berpikir bahwa koalisinya solid. Sekarang kan satu fraksi (PPP) pindah, apa yang mereka rancang gagal," kata Pramono.

Ketua Fraksi PPP kubu Romi banting meja di ruang paripurna DPR

Sidang paripurna DPR dengan agenda penentuan pimpinan alat kelengkapan dewan berakhir ricuh. Politisi PPP Hasrul Azwar membanting meja setelah pimpinan sidang Agus Hermanto mengetok palu dan menutup paripurna."PDIP ada yang mengajukan nama-nama untuk alat kelengkapan dewan, enggak ada, Nasdem, Hanura, PKB, enggak ada, sidang di tutup, tok tok tok," kata Agus menutup sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/10).Tiba-tiba, Hasrul langsung mendorong meja di barisan depan dan meja itu langsung terguling. Hal ini langsung mencuri perhatian dan Hasrul pun langsung dikawal pamdal."Brakkkk!" suara meja terguling.Meja di hadapan Waketum PPP di bawah pimpinan Suryadharma Ali itu digulingkan. Akibatnya, meja untuk Fraksi PPP dan Fraksi Hanura terbalik. Hal itu membuat isi di atas meja tersebut hancur berantakan, di antaranya gelas dan microphone.Aksi ini terjadi ketika palu rapat diketok Pimpinan Rapat Agus Hermanto tanda rapat ditutup dan berakhir. Aksi Hasrul dan penutupan rapat ini membuat rapat ricuh.Meski demikian tidak ada tindakan kekerasan dalam sidang ini. Para pimpinan rapat dan anggota rapat pun meninggalkan ruang rapat dengan tertib.Rapat paripurna penyampaian susunan anggota komisi dan alat kelengkapan dewan kali ini berjalan panas. Sebab, ajuan nama anggota fraksi atas nama Ketua Fraksi PPP versi Suryadharma Ali (SDA), Epyardi Asda, dianggap tidak sah oleh Hasrul.Dalam sidang paripurna, Hasrul menyampaikan surat hasil keputusan Menkum HAM yang baru, Yasonna H. Laoly. Di surat tersebut, kepengurusan PPP yang sah adalah hasil muktamar di Surabaya dengan Ketua Umum Romahurmuziy dan dirinya ditunjuk sebagai Ketua Fraksi PPP.Hasrul pun maju dan menyampaikan surat Menkum HAM akan pengurus PPP yang sah kepada pimpinan sidang. Namun, pimpinan DPR beranggapan bahwa ketua umum PPP yang sah adalah Suryadharma Ali. Sebab, muktamar PPP baru akan digelar pada 30 Oktober, besok.