Perppu Ormas akan dibahas di Komisi II DPR

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) sudah diputuskan untuk dibahas di Komisi II. Keputusan itu merupakan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

"Perppu Ormas kemarin disepakati pembahasannya oleh komisi II, oleh Bamus, bukan pansus ya, diserahkan ke komisi II," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8).

Setelah itu, Komisi II akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas Perppu Ormas tersebut. Panja akan melakukan pembahasan tingkat I bersama pemerintah. Hasil pembahasan akan dibawa ke rapat paripurna terdekat.

"Biasanya komisi dua bentuk Panja pembahasan. Nanti Panja akan melakukan pembicaraan tingkat pertama dengan pemerintah di Komisi II, kalau sudah disepakati dibawa ke paripurna," jelasnya.

Fahri memastikan tak ada perubahan pasal dari Perppu Ormas. DPR memiliki dua opsi untuk menerima atau menolak Perppu tersebut. Namun, jika ada usulan untuk merevisi UU Ormas maka dimungkinkan dibahas di pembahasan tingkat I.

"Tidak, hanya setuju dan tidak setuju. ‎Tapi kalau mau ada nota tambahan seperti misalnya untuk segera mengubah UU Ormas, terserah itu nanti pembahasan tingkat pertamanya di komisi II," jelasnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria menyebut pihaknya belum menerima draf Perppu Ormas dari pemerintah.

"Kemarin baru dirapatkan di Bamus oleh pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi dan nanti akan diteruskan ke Komisi II. jadi sampai hari ini kami belum terima," ujar Riza.

Pihaknya telah menggelar rapat intenal untuk menindaklanjuti draf Perppu Ormas jika sudah masuk ke Komisi II. Dia berharap draf tersebut sudah diterima Komisi II dalam waktu dekat.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami akan terima dan kemaren kami di rapat internal juga sudah mengagendakan kalau diterima kita akan membahas Perppu Ormas," tandasnya.

Kendati demikian, Riza memprediksi akan terjadi tarik menarik dan adu argumen terkait keluarnya Perppu Ormas. Kemungkinan 10 fraksi akan terbelah menyikapi Perppu Ormas itu diantaranya kubu yang menolak dan menerima.

"Tapi mungkin teman-teman bisa paham kira-kira tarikan masing-masing partai kemana, kan ada partai pemerintah dan partai non pemerintah," tegasnya.

"Dan ada juga partai yang selama ini yang menyampaikan seperti PKS Gerindra dan lain-lain yang menyikapi Perppu Ormas ini yang kami menganggap tak perlu dam berlebihan," sambung Riza.

Salah satu fraksi yang konsisten menolak Perppu Ormas yakni Gerindra. Riza menegaskan partainya menyoroti soal pemberian kewenangan pemerintah untuk membubarkan ormas secara sepihak tanpa melalui mekanisme pengadilan.

"Karena melalui Perppu Ormas ini pemerintah terlalu banyak ambil alih kewenangan yang ada pada pengadilan sebelumnya yang diatur oleh UU sekarang malah pemerintah," tutupnya.