'Pernyataan Prabowo dan Fadli Zon Jokowi capres boneka sesat'
Merdeka.com - Wasekjen PDIP Ahmad Basarah geram dengan tudingan Joko Widodo (Jokowi) disebut sebagai capres boneka. Menurut dia, pernyataan yang mengatakan bahwa Jokowi tidak bebas itu sesat dan menyesatkan.
Basarah bahkan menyebut bahwa pernyataan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Capres boneka pertama kali dilontarkan oleh Capres Gerindra Prabowo dan anak buahnya Fadli Zon, kemudian anggapan ini juga diamini Fahri Hamzah dari PKS.
"Pernyataan Fahri, Fadli Zon dan Prabowo tentang Jokowi sebagai capres boneka adalah pernyataan yang sesat dan menyesatkan secara sistem kepartaian di Indonesia," ujar Basarah saat dikonfirmasi, Jumat (4/4).
Basarah menjelaskan, tidak ada dalam undang-undang (UU) menyebutkan bahwa capres atau presiden harus independen. Sebab, presiden harus diusung dan membawa nama partai saat menjadi capres.
"Keberadaan mereka bertiga sebagai orang partai yang menyebutkan capres harus independen patut kita pertanyakan kredibilitasnya. Karena dalam sistem ketatanegaraan kita, menurut pasal 6A ayat (2) pasangan Capres/Cawapres diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu," ujar Basarah.
Dia menilai, capres ketika sudah menjadi presiden memang harus tunduk terhadap aturan partai. "Capres/cawapres di Indonesia haruslah sub-ordinat dari sebuah organisasi yang bernama partai politik," imbuhnya.
Menurut dia, capres tidak bisa lepas dari partai pengusung. Termasuk saat mengambil kebijakan di pemerintahan, harus didiskusikan dahulu dengan partai sesuai aturan masing-masing.
"Khusus dalam organisasi PDIP, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri adalah mandataris kongres dan pemegang hak prerogatif partai termasuk diberikan kewenangan untuk memutuskan siapa capres/cawapres yang diusung oleh PDIP," tegas dia.
"Beliaulah tokoh sentral dalam pengorganisasian partai kami sesuai dengan keputusan-keputusan kongres partai. Dengan demikian, siapapun petugas partai yang ditempatkan sebagai anggota legislatif maupun sebagai eksekutif adalah sama-sama petugas partai yang wajib tunduk pada perintah partai," terang dia.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah ketua umum partai. Mulai dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto, lalu Ketum PAN Zulkifli Hasan hari ini.
Baca SelengkapnyaSaat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi memberikan kenaikan pangkat secara istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi Jenderal Kehormatan.
Baca SelengkapnyaPemberian pangkat jenderal kehormatan itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaJokowi secara bergantian sudah bertemu dengan Prabowo Subianto, Airlangga dan Zulkifli Hasan
Baca SelengkapnyaSeperti diketahui, Presiden Jokowi makan malam bersama Prabowo Subianto saat akhir pekan jelang Debat Capres
Baca SelengkapnyaKendati berseberangan pada Pilpres 2014 dan 2019, Prabowo mengaku tak pernah menaruh rasa dendam kepada Jokowi.
Baca SelengkapnyaKeputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pangkat kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuai pro kontra.
Baca Selengkapnya