Perlawanan Mahfud MD Hadapi Penyebar Isu KPU Tidak Netral

Merdeka.com - Belakangan ini banyak yang mempertanyakan netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Di tengah banyaknya 'serangan', mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD melakukan pembelaan.

Upaya Mahfud membela KPU semata-mata agar pemilu 2019 lancar dan netralitas KPU tidak perlu dipertanyakan lagi. Berikut ini upaya Mahfud MD membela KPU:

Mahfud: Hoaks Server KPU Tidak Masuk Akal

KPU diserang berita hoaks yang mengatakan jika server KPU sudah diatur untuk memenangkan salah satu paslon di Pilpres 2019. Mantan Ketua MK, Mahfud MD mengatakan informasi tersebut menyesatkan dan tidak masuk akal.

"Mereka mau membuat penyesatan informasi ke publik menggunakan penghitungan suara hasil pemilu melalui IT itu kan canggih kalau zaman sekarang tapi datanya agak kampungan karena tidak masuk akal," kata Mahfud dalam wawancaranya di Kompas Tv.

Menurut Mahfud, selama ini KPU penghitungan suara secara manual tidak menggunakan komputer. "Karena komputer itu hanya informasi sesudah ditetapkan baru dimasukkan ke sistem itu. Masing kontestan atau parpol atau paslon punya data masing-masing yang ditandatangani basah sehingga tidak mungkin suara itu diubah dari hasil yang real, semua bisa kontrol sekarang ini," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan jika orang yang menyebarkan berita tersebut adalah provokator yang mempunyai maksud dan tujuan yang tidak baik. Masyarakat biasa dengan mudah percaya dan membuat situasi menjadi gaduh.

"Orang yang percaya itu pertama provokator-provokator yang memang punya maksud tidak baik. Misalnya mendilegitimasi KPU, kemudian banyak juga yang percaya karena tidak tahu, ada yang tahu itu salah tapi sengaja disebar seakan benar," ujar Mantan Ketua MK.

Mahfud: KPU Itu Independen

Mahfud MD mengatakan ada upaya mendilegitimasi KPU terlebih menjelang hari pencoblosan Pemilu 2019. Dia juga mengatakan ada upaya KPU akan melakukan kecurangan. Mahfud menengaskan jika KPU independen tidak bisa didikte oleh kekuatan lain untuk memenangkan salah satu Capres.

"KPU sekarang ini kan mau dilegitimasi, dibilang mau curang lah, dibilang mau didikte oleh kekuatan lain lah. Percayalah KPU itu independen sampai sekarang," tegas Mahfud.

Mahfud mengatakan KPU bekerja dan menangani 800.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia. Penghitungannya tidak memakai komputer, tetapi menggunakan manual tangan.

"Bagaimana mau curang secara terstruktur itu tidak mungkin. Oleh sebab itu kami harus berani melawan itu dan harus membuktikan bahwa tidak ada kecurangan," katanya.

Mahfud Beri Dukungan dan Tepis Tudingan Tidak Netral

Mahfud MD beserta anggota organisasi Suluh Kebangsaan menyambangi KPU guna memberikan dukungan kepada KPU jelang masa tenang kampanye dan hari pencoblosan pada 17 April nanti.

KPU, menurut Mahfud, telah melaksanakan segala tugasnya secara profesional sejak awal proses Pemilu 2019 berlangsung. Oleh sebab itu, dia mengatakan dukungan terhadap lembaga penyelenggara pemilu perlu dilakukan seiring banyaknya isu yang menyudutkan, seperti ketidaknetralan KPU.

Isu KPU tidak netral menurut Mahfud tidak masuk akal mengingat kewenangan KPU telah diatur dalam undang-undang 1945 dan undang-undang pemilu sebagai lembaga independen, tidak bisa diintervensi siapapun termasuk pemerintah.

"Kami datang ke sini terus terang kami akan memberi dukungan kepada KPU untuk meneruskan tugas-tugas yang penuh profesional dalam rangka menyongsong pemungutan suara pemilu 17 April yang akan datang," ujar Mahfud.