Merdeka.com - Beberapa waktu lalu Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Indivasi, Ali Mochtar Ngabalin bertatap muka dengan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan politikus PKS Mardani Ali Sera. Dalam pertemuan di sebuah stasiun tv swasta tersebut mereka beradu argumen berbagai persoalan, khususnya kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi.

Kedua politikus yang dikenal selalu kontra dengan kebijakan Jokowi tentu menjadikan pertemuan dengan Ngabalin ialah suatu kesempatan. Di mana mereka bisa menyampaikan apa yang selama ini belum tersampaikan secara langsung. Berikut perdebatan antara Ngabalin, Fadli Zon dan Mardani Ali Sera:

Soal lagu 2019 ganti presiden

Beberapa waktu lalu sempat ramai adanya tagar 2019 ganti presiden. Para relawan Jokowi pun membuat tagar balasan dengan berbagai kalimat yang tetap mendukung Jokowi. Setelah itu rupaya kalimat 2019 ganti presiden juga dibuat judul lagu. Inti dari lirik lagu tersebut sebagian rakyat ingin ganti presiden karena selama ini mengalami kesulitan, terlebih pada ekonomi.

Dalam acara talk show itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai jika lagu tersebut sangat bagus. Menurutnya lagu 2019 ganti presiden merefleksikan kenyataan rakyat sehari-hari. "Permintaannya juga 2019 ganti preisden itu konstitusional bagian dari hak berpenadapat yang dijamin konstitusi kita. Saya merasakan lagu itu memang luar biasa, saya rasa lagu ini harus dinyanyikan kaya we are the world," katanya.

Lagu 2019 ganti presiden dinilai berisi fitnah

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Indivasi, Ali Mochtar Ngabalin menanggapi lirik lagu 2019 ganti presiden yang disebut Fadli Zon bagus. Menurutnya lirik lagu akan jauh lebih bagus bila diikuti oleh latar-latar yang bisa memberikan inspirasi kepada rakyat.

Di mana dia menilai pada lagu tersebut tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Sehingga lirik tersebut penuh dengan fitnah dan membuat sebagian rakyat sakit hati. "Jokowi itu kan tiga tahun mau masuk 4 tahun tinggal 1 tahun. Kalau anda merasakan kelaparan, kesulitan, seperti apa gambarannya. Emang dia baru datang melakukan suatu tindakan kebijakan yang bisa merugikan rakyat?".

Debat soal BPIP

Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan dengan gaji pengurus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang tembus di atas Rp 100 juta. Hal ini dipermasalahkan oleh beberapa kalangan.

Meski begitu politikus PKS Mardani Ali Sera mengatakan terlepas dari persoalan gaji, kehadiran BPIP cukup bagus. Namun dia menilai selama ini permasalahan ada di Presiden Jokowi. Di mana Jokowi melihat masalah tidak pada fundamentalnya melainkan hanya pada permukaannya. "Mestinya presiden beresin bagaimana ekonomi koperasi kita. BPIP bagus, problemnya bagaimana pengelolaan negara. Karena kalau seperti itu terus, 2019 ganti presiden," katanya.

Jokowi telah melayani rakyat dengan baik

Mendengar pernyataan Politikus PKS Mardani Ali Sera, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Indivasi, Ali Mochtar Ngabalin dengan lantang mengatakan jika selama ini Jokowi menjalankan tugasnya sebagai presiden. Meskipun banyak pihak yang mengkritik dan menyerang tapi, kata Ngabalin, Jokowi tetap fokus melayani rakyat.

"Presiden sedang melaksanakan tugas mulia, karena itu mulai dari tuduhan mulai dari pelanggaran dan tidak keberpihakan kepada rakyat semuanya hampir tidak terdengar. Istana dan presiden sedang sibuk dan fokus dengan pekerjaannya dalam rangka melayani rakyat," katanya.