Penundaan pilkada di 5 daerah rugikan APBN dan APBD

Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto‎ menyayangkan penundaan pelaksanaan pilkada di lima daerah yakni Kalimantan Tengah, Fakfak, Siantar, Simalungun, dan Manado‎. Menurutnya, penundaan itu saja artinya pemborosan keuangan negara.

‎"Termasuk tugas KPU untuk cetak ulang dan memang merugikan keuangan negara, ini mulai dari nol, APBN dan APBD akan tergerus juga. Karena tahapan tidak terlalu banyak, cetak ulang kertas suara dan C1, tetap uang negara, sia-sia persiapan kemarin," ujar Yandri di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/12).

Politikus PAN ini berharap kejadian di lima daerah ini tidak terulang lagi di pilkada serentak berikutnya. Dia berharap semua pihak harus benar-benar teliti mengusung calon agar tidak bermasalah.

"Bagi saya ini juga mengganggu keserentakan Pilkada, itu kan perintah UU, 5 daerah mengganggu keserentakan Pilkada," tuturnya.

Yandri menyadari, penundaan pilkada di 5 daerah ini bukan kesalahan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Karena itu dia mendesak segera ada keputusan resmi PTTUN.

"Itu keputusan PTTUN dan minta juga PTTUN memutuskan sehingga bisa inkrah, yang 5 itu harus semakin cepat semakin baik ada pemimpin definitif," ucapnya. (mdk/noe)