Merdeka.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil mengatakan, pihaknya berkomitmen tidak akan mengusung calon kepala daerah bekas napi kasus Korupsi. Sebab akan berdampak pada citra partai.

"Kalau misalkan ada calon kepala daerah yang terpidana korupsi tentu kita tidak akan mengusung itu. Ya sangat berisiko dan tentu ini akan berdampak terhadap citra partai politik di tengah masyarakat," kata dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/12).

Menurut dia, tidak adanya larangan tegas bagi para mantan napi korupsi dapat dipandang sebagai ujian kepada partai politik. Apakah parpol akan mengusung mantan napi korupsi.

"Jadi sebenarnya sisi positifnya bahwa kita bisa menguji apakah partai politik mau dan berani mencalonkan mantan terpidana korupsi," imbuhnya.

Tak hanya itu. Ujian juga diberikan kepada masyarakat. Terkait sejauh mana masyarakat mengenal calon kepala daerah yang mereka pilih.

"Apakah masyarakat tergoda dan mau memilih calon kepala daerah yang punya track record sebagai mantan terpidana korupsi," tandasnya.

NasDem Tolak Eks Koruptor

Partai NasDem merayakan hari antikorupsi dengan mengingatkan para kadernya pada slogan 'Politik Tanpa Mahar'. NasDem sibuk membangun sosok jujur antikorupsi.

"Pada hari Antikorupsi ini kita sampaikan, kita ingin berkontribusi. Kita tidak ingin membangun atau melahirkan pemimpin yang ketika hadir dia berpikir bagaimana mengembalikan utangnya," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali usai menghadiri Rapat Konsolidasi Partai NasDem Kalimantan Utara, di Tarakan, Senin (9/12).

Ali mengatakan mahar dalam politik hanya akan melahirkan politikus tidak baik. Pasalnya, kata dia, jika terpilih nanti orang tersebut akan fokus untuk mengembalikan modal maharnya.

Namun, jika tanpa mahar sosok itu tidak akan ada utang biaya. Sosok terpilih itu hanya berutang komitmen dan suara kepada masyarakat sehingga tidak ada beban untuk mengembalikan modal.

"Kita ingin ketika dia terpilih hanya berutang kepada rakyat, rakyat tidak harus dibayar dengan uang tapi hanya butuh prestasi, janji politik dibayar," ujarnya.

Ali menegaskan slogan 'Politik Tanpa Mahar' bukanlah pencitraan Partai NasDem saja. Hal itu, kata dia, merupakan syarat wajib bagi seluruh kader NasDem dalam berpolitik.

"Ini (berpolitik tanpa mahar) bukan hal mudah pastinya bahwa melahirkan kepercayaan masyarakat," tuturnya.

Ali menilai kebiasaan politik dan mahar di Indonesia harus dihapuskan. Menurutnya, Partai NasDem saat ini sedang menggeber penghapusan narasi tersebut.

"Kalau tidak hari ini kapan kita mulai ? Kalau semua ditakutkan hanya karena sulit ya kita tidak masalah, jangan berpikir hasil, tapi ke depannya," tandasnya.