Pengamat nilai menunda rekapitulasi mengada-ada

Merdeka.com - Kubu calon presiden dan wakilnya Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda rekapitulasi suara pada 22 Juli mendatang.? Alasannya karena terdapat banyak kecurangan dalam rekapitulasi suara beberapa daerah. Sehingga suara yang dihitung dinilai bermasalah dan belum layak.

Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada (UGM) Ari Dwipayana menilai permintaan dari kubu Prabowo-Hatta terkesan mengada-ada. Sebab menurutnya, penundaan dengan alasan kecurangan itu tak dapat muncul tiba-tiba tanpa adanya proses penyelesaian di tiap tingkatan rekapitulasi suara.

"Tuntutan penundaan ini terkesan mengada-ada, wacana penundaan bisa jadi bagian dari skenario mendelegitimasi proses kerja penyelenggara pemilu dari bawah," kata Aria di Jakarta, Sabtu (19/7).

Ari menambahkan, sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU  harus tetap konsisten dalam keputusannya mengumumkan hasil pilpres pada 22 Juli 2014 mendatang.

"Menghadapi tekanan ini KPU tidak perlu terjebak dalam agenda setting permainan salah satu kubu. Dan tetap konsisten menjalankan jadwal yang telah diatur dalam peraturan KPU," tutupnya.

Sementara itu, Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Leo Agustino berpendapat desakan untuk menunda pengumuman hasil pilpres seharusnya tak perlu dilakukan. Menurut Leo, jika ada salah satu kubu yang merasa keberatan atas hasil yang diumumkan KPU seharusnya mengikuti mekanisme yang ada yaitu dengan mengajukan keberatan tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

"Bukan mendesak KPU, yang sudah bekerja maksimal, untuk menunda pengumuman rekap tersebut. Oleh karena itu, tim hukum Prabowo-Hatta mulai dari sekarang harus menyiapkan semua dakwaan-dakwaan tersebut dan bukan mengintimidasi KPU," ucapnya.