Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pengamat LIPI: Langkah Politik Ganjar Harus Hati-hati jelang Pemilu 2024

Pengamat LIPI: Langkah Politik Ganjar Harus Hati-hati jelang Pemilu 2024 Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. ©ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng

Merdeka.com - PDIP melarang seluruh kadernya untuk bicara calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024. Bahkan, jika ada kader yang ketahuan terlibat relawan deklarasi dukung capres, akan dikenakan sanksi tegas.

Pengamat Politik dari LIPI, Aisah Putri Budiatri menilai, larangan yang dibuat PDIP tersebut menunjukkan peluang bagi Ganjar untuk bisa dicalonkan oleh PDIP sebagai presiden di Pemilu 2024.

"Sebenarnya ini justru menunjukan ada celah dari PDIP mempertimbangkan beberapa nama kadernya menjadi capres, termasuk Ganjar," kata Aisah saat dihubungi merdeka.com, Selasa (21/9).

Asalkan, kata dia, daya tawar Ganjar menjelang pemilu digelar masih konsisten kuat. popularitasnya terus menanjak. Lalu kepemimpinannya di Jawa Tengah terus menarik perhatian publik.

"Selain juga komunikasi politik antara Ganjar dan PDIP (terutama dengan Megawati) dipupuk baik, maka ada peluang Ganjar bisa maju dari PDIP," jelas Aisah.

Seperti diketahui, sejumlah relawan telah mendeklarasikan diri untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pemilu 2024. Misalnya saja Jokowi Mania dan Sahabat Ganjar dan Dulu Ganjar Pranowo. Bahkan mereka mengaku telah membuat sejumlah pengurus di daerah.

Aisah menilai, sebagai politisi yang mengakar di PDIP, dan dengan posisi PDIP sebagai partai juara politik saat ini. Paling menguntungkan jika Ganjar maju dengan PDIP. “Dan konstelasi politik menuju pemilu 2024 masih sangat dinamis, sehingga apapun bisa saja terjadi,” tutur dia.

Peluang Ganjar Diusung Partai Lain

Aisah menilai, bisa saja dalam perkembangannya nanti Ganjar malah balik badan dari PDIP dan diusung oleh parpol lain. Hal itu dinilai wajar karena seorang politisi pasti akan terus mencari peluang politik, termasuk mencari kendaraan politik untuk pemilu

Dengan kondisi Ganjar saat ini, kata dia, belum memiliki kepastian partai pengusung, dia menilai, komunikasi baik yang membuka peluang pencalonan patut dibuka ke siapapun.

“Tetapi langkahnya harus tetap hati-hati, karena harus juga tetap menjaga posisi politik saat ini sebagai kader PDIP yang menjadi kepala daerah dan juga tetap berpeluang menjadi kandidat dalam pilpres nantinya,” terang Aisah.

Menurut Aisah, setiap partai pasti punya hitungan masing-masing. Siapa kandidat terbaik untuk dicalonkan. Baik itu untuk posisi capres atau cawapresnya.

“Dan dalam pemilu langsung, perhitungan politiknya adalah siapa yang berpeluang menarik pilihan publik dengan tentu melihat kompetisi calon yang diusung partai nantinya,” jelas Aisah lagi.

Ganjar Terancam Sanksi

PDI Perjuangan akan memberikan sanksi organisasi kepada kader yang terlibat deklarasi pasangan calon presiden sebelum ditetapkan oleh partai. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, prinsipnya relawan pemenangan akan dibentuk setelah penetapan secara resmi.

"Manakala ada anggota Partai yang tidak memiliki disiplin, dan ikut-ikutan dalam deklarasi calon sebelum Partai menetapkan, Partai akan menegakkan disiplin tersebut dengan memberi sanksi organisasi. Prinsipnya seluruh relawan pemenangan akan dibentuk paska penetapan secara resmi pasangan calon dari Partai. Saat ini lebih baik membantu rakyat menangani pandemi," ujar Hasto dalam keterangannya, Selasa (21/9).

Hasto meminta seluruh kader PDIP untuk bersabar penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 secara resmi dari partai. Ia mengingatkan tahapan Pemilu 2024 masih dipersiapakan pemerintah dan DPR.

"Atas dasar hal tersebut, terkait dengan pencalonan Capres dan Cawapres, semuanya agar bersabar. Fokus utama PDI Perjuangan terletak pada kualitas pemimpin untuk mampu memikul tanggung jawab yang begitu besar bagi masa depan lebih dari 270 juta rakyat Indonesia," kata Hasto.

Calon presiden dan calon wakil presiden dari PDIP akan ditetapkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal itu merupakan mandat Kongres V.

"Apa yang terjadi sama dengan tahun 2014 dan 2019 yang lalu, dimana Ibu Megawati Soekarnoputri menetapkan Pak Jokowi sesuai dengan mandat Kongres Partai, dan terbukti Beliau hadir sebagai pemimpin yang telah lama dipersiapkan dan mampu memikul tanggung jawab sebagai pemimpin bangsa," ucap Hasto.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP