Pengamat: DPRD dan Ahok terjebak permainan politik Jokowi

Merdeka.com - Perselisihan dan ketegangan antara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Wakil Ketua DPRD Lulung Lunggana masih terlihat jelas.

Perselisihan yang bermula dari penataan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tanah Abang sampai terjadinya walk out anggota fraksi PPP saat sidang paripurna pada Senin (2/9) kemarin.

Pengamat perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah berpendapat DPRD dan Ahok terjebak dalam permainan politik Jokowi. Pertama, jelas karakter dan gaya kepemimpinan Jokowi yang merupakan sosok yang suka menghindari resiko.

"Jokowi sosok pemimpin yang menghindari resiko dan mendorong orang lain, Ahok untuk menghadapinya," ujar Amir di Balai Kota, Jakarta, Rabu (4/9).

Kedua, Amir melanjutkan, Ahok sudah bermimpi bahwa Jokowi akan menjadi presiden dan dia menggantikan Jokowi sebagai gubernur. Dengan begitu, Ahok bisa berkuasa dan berbuat apa saja yang dapat mendongkrak popularitas Jokowi.

"Sebenarnya yang terjadi bukan masalah antara Ahok dengan H Lulung, melainkan Ahok dengan orang lain yang ada di belakang H Lulung," terang Amir.

Lebih jauh, Amir menambahkan, pimpinan DPRD jangan hanya terpaku pada usulan fraksi PPP yang berargumentasi bahwa pemanggilan Ahok itu didasarkan pada pertimbangan yang diatur pasal 27 UU No 32 Tahun 2004.

Pimpinan dewan juga harus melihat bahwa kinerja Ahok harus dikaitkan dengan aturan yang tertera pada pasal 25 dan 26 yang mengatur tentang tugas dan wewenang kepala daerah serta wakilnya.

"Karena Ahok tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan Jokowi. Sekalipun itu salah kalau Ahok tidak ditegur berarti Jokowi membenarkan tindakan tersebut," terangnya.