Pengamanan pemilu, Polri minta ongkos Rp 3,5 triliun lebih

Merdeka.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan mengajukan anggaran sebesar Rp 3,5 triliun lebih untuk mengamankan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) pada 2014. Pileg akan diselenggarakan pada 9 April 2014 dan pilpres pada 9 Juni 2014.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Polisi Boy Rafli Amar, mengatakan biaya ini bisa sebesar itu karena dalam pengamanan hampir melibatkan seluruh anggota Polri. Dana ini digunakan untuk keperluan anggota Polri, baik untuk BBM dan uang saku.

"Saat ini, biaya tiap TPS Rp 519 ribu. Dalam hal ini pengamanannya hampir melibatkan seluruh anggota Polri. Dimana ada 419.000.213 orang. Jadi ini hampir seluruh anggota tersusun personel ikut dilibatkan dalam operasi pengamanan pemilu. Tentu dalam pelaksanaan penyusunan rencana operasi ada perbedaan dengan 2009," ungkap Boy di Mabes Polri, Rabu (18/12)

Boy menerangkan, persiapan untuk mengamankan pileg agar berjalan lancar, Polri meminta anggaran Rp 1.286.629.981.000.000. Sedangkan untuk pilpres akan berbeda. Sebab Polri menyiapkan diri bila terjadi pilpres hingga dua putaran.

"Berkaitan pendaftaran, penetapan calon, penetapan capres-cawapres, pemungutan suara, dll, diasumsikan jika dua putaran maka ada pelaksanaan kembali kegiatan. Tahapan akhir adalah konsolidasi. Total rekapitulasi pengamanan pilpres Rp 1 triliun 146 miliar 4 juta 568 ribu," terangnya.

Selain kedua biaya pengamanan itu, masih ada anggaran lain diajukan. Boy mengatakan, biaya operasi akan dilakukan selama 136 hari. Dimana hari tersebut tidak berurutan. Karena masing-masing sudah akan dijadwalkan dan terbagi untuk menjelang pileg dan pilpres.

"Polda dan jajarannya Rp 597,9 miliar. Ini adalah untuk BBM yang diperuntukkan untuk kendaraan operasional, termasuk pengamanan di TPS," ujar Boy.

Mabes Polri juga termasuk dalam anggaran pengaman pileg dan pilpres ini. Sebab satuan Mabes Polri akan disebar dan berada di beberapa daerah yang membutuhkan tambahan personel. Sehingga masing-masing personel akan mendapatkan uang saku berbeda.

"Seperti harus kirim Brimob dan fungsi lain ke daerah, yang disesuaikan dengan kebutuhan, Rp 75 miliar. Kemudian kegiatan lain yang didukung masalah aspek kesehatan, rakor, harus diberikan dukungan anggaran. Termasuk pembentukan sentra gakumu," ujarnya.